JH SITUMORANG

Advokat - Konsultan Hukum

About Me

I'm Young Lawyer

JHOHANNES H. SITUMORANG SH atau akrab disapa dengan panggilan Jhohanes Situmorang, merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan II (Hukum tentang Pidana), lebih khusus lagi terhadap penelantaran Orang Dengan Skizofrenia. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada FHP Law School di Jakarta, tahun 2016.

Advokat yang hobi menulis dan mempunyai ketertarikan lebih terhadap dunia teknologi dan informasi ini banyak mengikuti pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan hukum yang ditempuh sejak masih duduk dibangku kuliah, bahkan pernah menjadi Pemimpin Redaksi pada Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Advokat yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini memiliki pengalaman bidang hukum yang cukup mumpuni, pernah bergabung dengan beberapa Firma Hukum lainnya di Jakarta, Yogyakara, Bandung, dan Bali, juga pernah bergabung dengan beberapa kantor hukum di Medan, Sumatera Utara.

JH Situmorang SH Advokat

Our Services

WHAT WE CAN DO

Jasa Hukum

Pro Bono

Dokumen Hukum

Mendampingi klien di kepolisian dan beracara di pengadilan, juga menangani permasalahan yang berkaitan dengan dunia perbankan, seperti masalah kredit cicilan yang terhenti/macet, surat-surat berharga. Serta layanan jasa hukum terhadap segala kegiatan transaksi elektronik, informatika, bisnis perusahaan, penggabungan, akuisisi, likuidasi, konsolidasi, restrukturisasi, investasi, kontrak komersial, dll.

Pengabdian Advokat kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. PRO BONO
  • Litigasi 90%
  • Non Litigasi 85%
  • Mediasi 82%
  • Pembuatan Dokumen Hukum 88%

Our Blog

OUR BEST ARTICLES
Serikat Pekerja Protes 49 TKA China Masih Diizinkan Masuk Indonesia
Pemerintah terus berupaya mengatasi penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Ada sejumlah kebijakan yang diterbitkan pemerintah mulai membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga menerbitkan beberapa peraturan terkait langkah pencegahan/mitigasi penyebaran virus corona.
Namun, keseriusan pemerintah itu diragukan kalangan serikat pekerja lantaran masih mengizinkan tenaga kerja asing (TKA) asal China, negara yang merupakan asal virus corona yang menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Pasalnya, ada sekitar 49 TKA asal China masuk Indonesia melalui bandar udara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020) kemarin.          
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mencatat sedikitnya ada 49 TKA asal China masuk ke Indonesia melalui bandar udara Haluoleo, Kendari, Minggu (15/3). “Indonesia berupaya keras melawan Covid-19, tapi kenapa pemerintah masih memberi kemudahan bagi TKA, terutama asal China untuk masuk Indonesia. Kami mengecam sikap pemerintah karena mengabaikan keselamatan rakyatnya,” kata Mirah ketika dikonfirmasi, Rabu (18/3/2020).
Menurut Mirah, pemerintah harus memperketat masuknya orang asing ke Indonesia. Terutama orang asing yang berasal dari wilayah yang mengalami wabah Covid-19.
Terkait hal ini, belum lama ini diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona. Permenkumham No.7 Tahun 2020 ini yang diteken Menkumham Yasonna H Laoly pada Jum’at 28 Februari 2020 ini intinya mengatur ketat warga negara asing atau warga negara Tiongkok yang hendak masuk melalui pemberian visa dan izin tinggal sementara atau tetap di Indonesia.
Pasal 2 Permenkumham No. 7 Tahun 2020 ini menyebutkan pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dihentikan sementara, khususnya bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. Pasal 3 mengatur sejumlah syarat pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi orang asing yang mengajukan permohonan kepada perwakilan Indonesia di China.
Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, keterangan sehat yang menyatakan bebas Covid-19 dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris. Kedua, berada 14 hari di wilayah China yang bebas virus Corona. Ketiga, pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari yang dilaksanakan pemerintah Indonesia atau singgah/transit selama 14 hari di negara lain yang tidak terjangkit virus corona sebelum masuk Indonesia.
Sementara bagi warga Tiongkok yang mengajukan permohonan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas pada perwakilan Indonesia di negara lain yang tidak terjangkit virus corona pun harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris. Kedua, pernyataan bersedia berada 14 hari di wilayah yang bebas virus corona sebelum masuk Indonesia. Ketiga, pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari yang dilaksanakan pemerintah Indonesia.

Karena itu, Mirah mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tegas terhadap 49 TKA itu. Dia menduga puluhan TKA itu masuk hanya menggunakan visa kunjungan. Jika mereka mau bekerja di Indonesia, harus mengantongi izin sesuai peraturan, seperti kartu izin tinggal terbatas (Kitas) atau kartu izin tinggal tetap (Kitap).
“Jika mereka menggunakan visa kunjungan, tapi kenyataannya mereka bekerja maka ini pelanggaran hukum,” tegasnya.
Seperti diketahui, Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA mengatur setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki/mengantongi visa tinggal terbatas (vitas) untuk bekerja. Permohonan vitas dapat dijadikan permohonan izin tinggal terbatas (itas). Itas ini merupakan izin tinggal sebagai TKA yang bekerja di Indonesia.

Mengantongi dokumen sah
Kepala Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang membenarkan informasi berupa video kedatangan Warga Negara Tiongkok di Kota Kendari melalui Bandara Haluoleo yang beredar di media sosial. Dia mengungkapkan 49 TKA itu menggunakan visa kunjungan B211 yang berlaku 60 hari.

Visa diterbitkan 14 Januari 2020 di KBRI Beijing untuk kegiatan calon TKA dalam rangka uji coba kemampuan bekerja seperti diatur Permenkumham No.51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham No.24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

Permenkumham No.51 Tahun 2016 mengatur permohonan visa kunjungan bagi orang asing yang merupakan calon TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dirjen Imigrasi. Visa ini berlaku selama 60 hari sejak mendapat persetujuan.

Melihat informasi yang ada di paspor, Arvin menyebut puluhan TKA asal China itu menurut memiliki cap tanda masuk imigrasi Thailand tanggal 29 Februari 2020. Berdasarkan surat sehat dari pemerintah Thailand 29 Februari-15 Maret 2020, mereka telah dikarantina di Thailand. Surat sehat itu sudah diverifikasi perwakilan RI di Bangkok, Thailand pada 15 Maret 2020.

“Ini sesuai Pasal 3 ayat (2) Permenkumham No.7 Tahun 2020,” kata Arvin dalam keterangannya, Selasa (17/3/2020).

Arvin membenarkan 49 warga Tiongkok itu keluar dari Thailand 15 Maret 2020. Hal ini sebagaimana cap tanda keluar Imigrasi Thailand yang tertera di paspor. Pada tanggal yang sama, mereka mendarat di Bandara Soekarno Hatta dan diperiksa kesehatannya di kantor kesehatan pelabuhan (KKP) Soekarno Hatta. KKP telah memberi surat rekomendasi berupa kartu kewaspadaan kesehatan pada 49 warga negara China itu.

Kantor imigrasi membenarkan 15 Maret 2020 pukul 20.00 WITA sebanyak 49 warga China dari provinsi Henan, Hebei, Jiangsu, Shaanxi, Jilin dan Anhui datang ke Kendari dari Jakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GA-696. Mereka mengantongi dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Dia menjelaskan setiap orang yang datang dari luar negeri wajib melalui pemeriksaan oleh karantina kesehatan, imigrasi, dan bea cukai di Bandara Soekarno Hatta. Dan mereka dinyatakan layak untuk masuk ke Wilayah Republik Indonesia. “Kantor Imigrasi akan tetap bekerja sesuai dengan fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan dalam rangka pengawasan terhadap warga negara asing,” tutupnya.
Bawa Oleh-oleh Mahal dari Luar Negeri? Begini Hukumnya
Beberapa waktu lalu, dalam tayangan yang viral di media sosial terlihat adanya penumpang pesawat yang kebingungan lantaran dikenakan bea masuk terhadap tas bermerek yang dibelinya dari luar negeri. Setelah diperiksa petugas Ditjen Bea Cukai, penumpang tersebut akhirnya dikenakan bea masuk ke Indonesia sebesar Rp5 juta.
 
Bagi sebagian masyarakat tentu tindakan petugas Bea Cukai itu dapat membingungkan. Kenapa tas yang dibeli dari luar negeri itu yang merupakan sebuah oleh-oleh atau buah tangan untuk kerabat di Indonesia, bahkan dipergunakan sendiri tetap kena bea masuk. Tentu, persoalan ini ada penjelasan hukumnya. Ternyata, ada aturan yang menjadi pedoman petugas Ditjen Bea Cukai mengenakan bea masuk terhadap penumpang tersebut.
 
Sebagaimana dikutip dari Klinik Hukumonline.com, persoalan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman (Permenkeu 188/2010).
 
Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permenkeu 188/2010 menyebutkan bahwa, ada batas nilai pabean yang diberikan pembebasan bea masuk. Paling banyak free on board (FOB) AS$250 per orang atau paling banyak FOB AS$1000 per keluarga untuk setiap kedatangan. Atas dasar itu, petugas Ditjen Bea Cukai dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang pribadi penumpang tersebut.
 
Free On Board (FOB)Jumlah
AS$250Per Orang
AS$1000Per Keluarga
 
Pasal 14 ayat (1) huruf e Permenkeu 188/2010 menyebutkan, jika dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan barang pribadi penumpang tersebut melebihi batas nilai pabean, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan bea masuk.
 
Sedangkan pada Pasal 32 Permenkeu 188/2010 ditegaskan, pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas impor barang pribadi penumpang. Sedangkan di Pasal 33 aturan yang sama menyatakan, penetapan tarif bea masuk didasarkan pada tarif bea masuk dari barang bersangkutan. Dalam hal barang impor lebih dari tiga jenis barang, pejabat Bea dan Cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.
 
Untuk diketahui, bea masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selain bea masuk, juga dikenal pengaturan mengenai cukai terhadap barang tertentu.
 
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan bahwa cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
 
Pasal 2 angka 1 UU yang sama menyatakan, yang dimaksud barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik antara lain, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenakan cukai berdasarkan UU ini.

Sedangkan pada Pasal 4 ayat (1) UU 11/1995 menyatakan, cukai dikenakan terhadap barang kena cukai antara lain etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok, daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
 
Pasal 9 ayat (1) Permenkeu 188/2010 menyebutkan, barang milik pribadi penumpang dari luar negeri yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia diberikan pembebasan bea masuk dan cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya serta 1 liter minuman mengandung etil alkohol.
 
Sedangkan di Pasal 9 ayat (3) Permenkeu 188/2010 menyatakan dalam halbarang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai melebihi jumlah yang ditentukan maka atas kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.

*oleh : Fathan Qorib
Begini Hukum Penggunaan Senjata Api di Indonesia
Pada Jumat (14/6) lalu, Masyarakat dihebohkan dengan aksi ‘koboi jalanan’ di Jl. Alaydrus, Jakarta Pusat. Seorang pengendara BMW bernopol B 1764 PAF diketahui mengacungkan senjata api kepada pengemudi mobil Phanter, setelah menutup jalan yang akan dilalui mobil mewahnya. Padahal saat itu, si pengendara BMW berupaya menyalip jalan, namun berada di jalur yang salah.
Pasca kejadian tersebut, akhirnya pengemudi BMW tersebut dikabarkan ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dikutip dari laman Puskominfo Bid Humas Polda Metro JayaWakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian menyatakan, AW dijerat dengan Pasal 335 KUHP perbuatan tidak menyenangkan ancaman satu sampai lima tahun penjara.
Terlepas dari pasal pidana pengancaman yang dijerat kepada pelaku, menarik untuk disimak bagaimana hukum kepemilikan senjata api oleh mayarakat sipil di Indonesia. Menurut pakar pidana Mudzakir, Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api.
Namun, senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri. Izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat khusus. Misalnya syarat menguasai senjata api dan syarat psikologis. Adapun syarat kedua bertujuan untuk mendeteksi apakah personal yang mengajukan kepemilikan senjata api dapat mengendalikan emosi. Hal tersebut bertujuan agar senjata api tak digunakan secara sembarangan.
“Jadi artinya apa? Syarat-syarat yang kedua ini menjadi penting. Seperti pejabat boleh memiliki senjata api dengan syarat-syarat khusus, dan syarat psikologis ini untuk mengecek kepribadian apakah dia punya psikologis membahayakan dirinya sendiri dan orang lain,” kata Mudzakkir kepada hukumonline, Senin (17/6).
Jika seseorang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api, namun menggunakannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti mengacungkan senjata untuk melakukan pengancaman padahal tidak dalam situasi membayakan diri, Mudzakkir menilai izin tersebut harus ditarik kembali. Pasalnya, penggunaan senjata api tidak sesuai peruntukannya adalah tindakan penyalahgunaan izin atas kepemilikan senjata api. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal pidana pengancaman.
“Penyalahgunaan senjata api itu sifatnya administratif. Tetapi jika ada tindakan lain seperti mengancam ada hukuman lain. Kalau itu sebagai pengancaman terhadap nyawa orang lain, atau terhadap kebebasan orang lain dan itu ada tindak pidana sendiri dalam KUHP. Senjata boleh digunakan apa bila terjepit dan mengancam posisi jiwanya, alasan hukum,” tambahnya.
Berdasarkan hasil penelusuran hukumonline, di Indonesia penggunaan senjata api diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api serta UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17).
Sementara itu, prosedur kepemilikan senjata api di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI. Dalam surat itu disebutkan lima kategori perorangan atau pejabat yang diperbolehkan memiliki senjata api yakni pejabat pemerintah, pejabat swasta, pejabat TNI/Polri, purnawirawan TNI/Polri.
Adapun syarat kepemilikan senjata api yakni memiliki kemampuan atau keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan, serta memenuhi persyaratan berupa kondisi psikologis dan syarat medis.
Mengutip dari artikel di klinik hukumonline mengenai “Alat Pertahanan Diri Yang Boleh Digunakan di Indonesia,”  terdapat juga aturan terkait kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga. Hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. 
Dalam Pasal 4 ayat (1) Perkapolri 8/2012 disebutkan jenis-jenis senjata api olahraga, yaitu: senjata api; pistol angin (air Pistol) dan senapan angin (air Rifle); dan airsoft gun.
Senjata api tersebut digunakan untuk kepentingan olahraga (Pasal 4 ayat [2] Perkapolri 8/2012) seperti menembak sasaran atau target; menembak reaksi; dan berburu.
Sedangkan mengenai perizinan alat pertahanan diri, tidak ada pengaturan khusus mengenai hal tersebut. Akan tetapi ada pengaturan mengenai perizinan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
Mengenai perizinan dan pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api (“UU 8/1948”), senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya.
Lebih lanjut, dikatakan dalam Pasal 9 UU 8/1948, setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. Dalam hal ini yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.
Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia (“Permenhan 7/2010”), untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.
Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada (Pasal 7 ayat [4] Permenhan 7/2010), yakni instansi pemerintah non Kemhan dan TNI; badan hukum nasional Indonesia tertentu; perorangan; kapal laut Indonesia; dan pesawat udara Indonesia.
Kemudian berdasarkan Pasal 10 Permenhan 7/2010, perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu pejabat pemerintah tertentu; atlet menembak; dan kolektor.
Mengenai kepemilikan senjata api untuk sipil ini, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, dalam artikel yang berjudul Imparsial: Hentikan Izin Senjata Api untuk Bela Diri, berpendapat bahwa penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil seharusnya hanya diperbolehkan untuk olahraga saja. Poengky Indarti juga berpendapat bahwa senjata api untuk olahraga ini tak boleh dikuasai oleh si atlet. Senjata tersebut harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol oleh pemerintah.
Jadi, pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai senjata apa yang boleh digunakan untuk melindungi diri. Yang terdapat pengaturannya adalah mengenai senjata api dan senjata api untuk kepentingan olahraga.
*oleh : Fitri Novia Heriani

Munas Peradi Ketiga Resmi Ditunda
Pelaksanaan Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (MUNAS PERADI) Ke-3 tahun 2020 yang akan digelar di Hotel Shangrila, Surabaya pada  tanggal 30-31 Maret 2020 mendatang akhirnya resmi ditunda.14 hari, rencana tanggal 30-31 Maret 2020 ditunda menjadi tanggal 15-16 April 2020.

Penundaan tersebut dikeluarkan Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang di sampaikan langsung oleh Ketua Umum DPN PERADI Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. di dampingi Sekretaris Jenderal Thomas E.Tampubolon, S.H., M.H. dan Ketua Dewan Pembina Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. serta disaksikan pengurus  DPN PERADI yang hadir di kantor sekretariat Grand Slipi tower hari ini jumat tanggal 20 Maret 2020.

Ketua Umum PERADI  Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.  mengatakan "Penundaan ini terpaksa dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak di pusat dan daerah Jawa Timur, khususnya pihak Kepolisian. Kami beritahukan bahwa, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, maka DPN Peradi menyampaikan bahwa penyelenggaraan MUNAS PERADI Ke 3 tahun 2020  yang seyogyanya akan dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Maret 2020 perlu ditunda menjadi tanggal 15 – 16 April 2020, sambil menunggu serta pertimbangan-pertimbangan lain dikemudian hari".

“Sebelumnya MUNAS PERADI Ke 3 tahun 2020 yang rencananya akan berlangsung di  Hotel Shangrila, Surabaya sedianya akan dihadiri oleh ribuan anggota dari DPC-DPC (Dewan Pimpinan cabang)  dari seluruh tanah air termasuk tamu undangan,”  ujar Fauzie.

Fauzie menerangkan bahwa sebelum acara dijadwalkan untuk di tunda, DPN dan Panitia Munas telah berkoordinasi dengan berbagai pihak di pusat dan daerah Jawa timur mengenai kemungkinan  acara bisa tetap berlangsung namun akhirnya di putuskan agar acara tersebut ditunda pelaksanaannya terkait semakin merebaknya pandemi virus Covid19 di tanah air. Kekhawatiran dampak berkumpul banyak orang dalam satu tempat meskipun akan di usahakan sistem pengaturan berkumpul sedemikian rupa dan Panitia Munas juga berencana akan pula siapkan tim medis crisis centre bekerjasama dengan Rumah Sakit setempat, namun tetap saja kekhawatiran efek dari penyebaran virus Corona yang dapat menyebabkan penyakit Covid-19 ini sukar untuk di deteksi, menjadi pertimbangan utama. Sehingga menunda pelaksanaan MUNAS PERADI KE-3 menjadi pilihan keputusan demi antisipasi kemungkinan banyak orang dapat terjangkit dan semakin merebaknya pandemi virus ini di Indonesia. "Tentu menjaga kesehatan masyarakat banyak patut-lah menjadi pilihan utama" jelas Fauzie.

Semula pelaksanaan MUNAS PERADI ke-3 tetap akan dijalankan disebabkan oleh karena telah banyaknya DPC-DPC yang telah siap hadir sudah membeli tiket dan membayar akomodasi dari jauh hari. Sehingga ada pertimbangan  MUNAS PERADI ke-3 tetap dijalankan mengingat kerugian yang akan diderita  DPC-DPC jika MUNAS PERADI ke-3 di tunda. Namun melihat situasi kondisi dampak penyebaran virus corona yang semakin meluas bahkan berdampak kematian, maka menjaga kesehatan dan ketertiban keamanan patut lebih di utamakan menjadi pertimbangan. 

DPN PERADI menyadari bahwa akan ada dampak kerugian besar dari tertunda-nya MUNAS PERADI ke-3 ini terutama di alami oleh DPC-DPC yang telah bersemangat untuk hadir sehingga telah membeli tiket dan membayar akomodasi. Atas hal ini DPN PERADI menyatakan permohonan maaf dan meminta pengertian DPC-DPC atas keputusan penundaan pelaksanaan MUNAS PERADI ke 3 ini, hal-hal terkait dengan kerugian dapat dikoordinasikan kepada DPN. Untuk pengambilan keputusan penundaan MUNAS PERADI ke-3 ini menjadi langkah tepat demi kemaslahatan kesehatan banyak orang. Terlebih lagi adanya Himbauan dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang pada prinsipnya menyatakan : Agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan keramaian atau berkumpul banyak orang untuk mengjindari semakin merebaknya pandemi virus Corona penyebab penyakit Corvit-19 yang dapat mematikan. Presiden menghimbau agar menguramgi aktifitas diluar rumah  dan lebih baik melakukan aktifitas dari rumah saja.

Sebagai Organisasi Profesi, tentu mendukung Himbauan Presiden yang berkaitan demi kesehatan kemaslahan bangsa.

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
Jangan Korupsi Dana Penanggulangan Virus Corona!
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan serta Bantuan Operasional untuk pencegahan dan penanganan virus Corona Covid-19 yang jumlahnya mencapai hingga Rp19 triliun. Penyediaan dana itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan ini berlaku sejak 14 Maret lalu.
Dukungan alokasi anggaran untuk penanganan virus corona juga datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito mengatakan bahwa pemerintah daerah bisa mengubah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dialihkan sebagian untuk menanggulangi virus Corona Covid-19. Revisi APBD tersebut untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit di daerah agar memenuhi standar penanganan virus corona. 
“Pertama tentang APBD, dengan fokus meningkatkan kapasitas di bidang kesehatan untuk pengendalian corona desease, negara dapat melakukan revisi APBD,” kata Tito saat konferensi pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (16/3) lalu.
Besarnya dana tambahan yang dikeluarkan pemerintah di satu sisi dianggap positif karena penyebaran virus Corona Covid-19 sudah begitu masif. Namun di sisi lain timbul kekhawatiran ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan besarnya dana untuk kepentingan mereka pribadi. Itu sebabnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan warning sejak awal.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pemberian dana oleh pemerintah untuk menghindari adanya penyelewengan. “Pengawasan yang dilakukan oleh KPK bertujuan agar pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan anggaran secara efektif dan bebas dari penyelewengan. Jangan sampai anggaran bencana di korupsi oknum yang tidak punya empati,” kata Firli dalam keterangannya. 
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri juga mengingatkan agar para pelaku kepentingan tidak memanfaatkan situasi bencana seperti pada penyebaran virus Corona. Apalagi ada aturan yang jelas serta ancaman hukuman yang tinggi bagi para pelaku korupsi bencana termasuk pada wabah penyakit menular seperti Covid-19.
“KPK mengingatkan kepada segenap pihak agar tidak memanfaatkan kesempatan dalam situasi bencana non alam saat ini terkait mewabahnya virus corona. Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor mengatur ancaman hukuman dan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukan antara lain untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional dan lain sebagainya,” terangnya.
Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar; (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
‘Keadaan tertentu’ yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan perlu ada komitmen kuat bagi aparat penegak hukum untuk mencegah atau menindak para pelaku tindak pidana korupsi apalagi pada saat terjadi bencana. Sebab selama ini pelaku kerap kali dituntut dan dihukum dengan pidana rendah, meskipun ancaman hukuman menurut aturan undang-undang cukup tinggi. 
“Harus ada pemberatan terhadap pelaku korupsi bencana. Aparat penegak hukum termasuk pengadilan juga seharusnya sadar akibat yang ditimbulkan pelaku korupsi bencana. Tuntutannya harus ada pemberatan, hukumannya juga,” pungkas Kurnia.
Kasus korupsi bencana
Dalam beberapa perkara, para pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam belum mendapat hukuman maksimal, atau lebih berat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh pertama pada perkara korupsi penyediaan air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di daerah bencana yang ketika itu terjadi di wilayah Donggala, Palu, Sulawesi tengah akibat terjadinya tsunami.
Pada Desember 2018, KPK menggelar OTT terhadap delapan pejabat PUPR yang berkaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Beberapa proyek pembangunan SPAM diketahui berada daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang saat itu baru terkena bencana tsunami. 
Dari hasil penyidikan diperoleh sejumlah tersangka yaitu Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba-1 sebagai tersangka penerima. 
Ada pula Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP, dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP sebagai tersangka pemberi. Total uang suap yang diduga para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, AS$5 ribu dan Sin$22.100. Uang itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu. 
Dalam proses penuntutan para tersangka tidak ada yang dituntut 10 tahun atau lebih. Anggiat misalnya yang terbukti menerima uang suap dengan total sekitar Rp5 miliar dituntut 8 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan, sementara vonisnya 6 tahun denda Rp250 juta subsider 2 bulan kurungan. Meina dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan dan vonisnya 4 tahun denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.
Nazar dituntut 8 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan dan divonis 6 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan Donny dituntut 5,5 tahun denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan dan divonis 4 tahun denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Hukuman yang dijatuhkan hakim tingkat pertama itu pun masih dapat berubah, kecuali para pihak tidak mengajukan upaya hukum lanjutan.

Sumber : (Aji Prasetyo/Hukumonline)
Penimbun Masker Saat Kondisi Genting Harus Dihukum Seberat-Beratnya
Jajaran Kepolisian dari beberapa Daerah dalam sepekan terakhir, mengungkap sejumlah temuan kasus penimbunan masker dalam jumlah besar. Satu kasus di antaranya melibatkan seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial LC (44), bersama anaknya DS (22), rekannya BP (26) dan RN (25).
Dari tangan mereka, polisi menyita 200 kotak masker yang bakal dijual kembali hingga dikirim ke Hongkong. Oleh penyidik Poltestabes Makassar, mereka telah ditetapkan menjadi tersangka. Kasus lain yang ditangani Satreskrim Polrestabes Makassar adalah, penimbunan dan perdagangan masker dari tangan dua orang mahasiswa asal Makassar, berinsial JD (22) dan JM (21).
Barang bukti 200 kotak masker yang hendak dikirim ke Selandia Baru, disita polisi. Mereka juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Terbaru, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel, menggagalkan upaya pengiriman 22 ribu kotak masker ke Malaysia. Masker dikirim oleh perusahaan yang bergerak dalam sektor eskportir hasil laut di Kota Makassar.
Bos perusahaan berinisial HJ, masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik, terkait pendalaman kasus itu. Polisi umumnya menerapkan Pasal 107, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, untuk menjerat para tersangka sepanjang proses penyidikan.
Bunyi pasal itu, mengatur tentang pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar.
1. Kepentingan publik harus lebih diutamakan dalam menerapkan hukuman kepada siapa pun pelaku
Pengamat Hukum Universitas Muslim Indonesia, Prof Laode Husein berpendapat, penerapan pasal untuk siapa pun pelaku usaha yang terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak, mesti dihukum seberat-beratnya.
Husain menjelaskan, pada prinsipnya, kepolisian dalam hal ini penyidik, bertindak untuk dan atas kepentingan publik. Proses penegakan hukum dilakukan ketika kepentingan publik dirugikan. “Polisi harus hadir untuk melakukan penegakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha,” kata Husein kepada IDN Times saat dikonfirmasi, Jumat (6/3).
Hukuman yang diterapkan polisi, menurutnya, harus dapat betul-betul mempertimbangkan keadilan dan kepentingan publik. Yang paling mendasar disebutkan Husein, hukuman itu harus dapat menimbulkan efek jera pada semua pelaku kejahatan. Termasuk dalam konteks kejahatan perdagangan.
“Untuk menimbulkan efek jera itu, kita harus mencarikan pasal yang seberat-beratnya bukan seringan-ringannya. Tidak boleh penyidik mencari pasal yang meringankan. Harus pasal yang memberatkan karena kita berlandaskan untuk kepentingan publik,” kata Husein.
2. Kondisi genting soal kelangkaan barang, bisa jadi dasar penyidik menerapkan pasal yang memberatkan pelaku kejahatan
Husein menuturkan, untuk menerapkan pasal yang betul-betul bisa membuat jera pelaku kejahatan dengan beragam pertimbangan lain. Misalnya, kata Husein, menyoal kelangkaan hingga lonjakan harga masker di pasaran, di tengah-tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat dari kecemasan mewabahnya virus corona.
Alternatif pertimbangan itu menurut Husein, bisa menjadi dasar penyidik untuk menerapkan hukuman setinggi-tingginya untuk para pelaku kejahatan. “Apa lagi suasana mengkhawatirkan, suasana genting, justru itu, bisa menjadi hal-hal yang memberatkan. Jangan pelaku usaha menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan,” terang Wakil Rektor III UMI Makassar ini.
3. KPPU belum temukan pelanggaran pelaku usaha perdagangan masker
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru-baru ini merilis hasil pemantauan dan penelusuran terkait perdagangan dan kelonjakan harga masker di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di Kota Makassar. Dalam Siaran Pers No.14/KPPU-PR/III/2020, pada Selasa (3/3) lalu, KPPU menyatakan, belum menemukan dugaan pelanggaran perdagangan masker.
“Hal itu disimpulkan dari temuan sementara penelitian inisiatif yang dilakukan KPPU dalam menyikapi kenaikan dan kelangkaan harga masker di pasaran sejak awal Februari 2020 hingga 2 Maret 2020,” bunyi siaran pers yang diterima sejumlah jurnalis di Makassar, sesaat lalu.
Penelitian tersebut memang menunjukkan kenaikan harga masker terutama jenis 3 ply mask dan N95 mask yang sangat signifikan. Namun saat ini, kenaikan masih dipicu oleh merebaknya Novel Coronavirus (COVID-19) di seluruh dunia.
Hasil penelitian tersebut disampaikan di Forum Jurnalis terkait Temuan Sementara Penelitian KPPU atas Kelangkaan Masker di Pasaran pada 3 Maret 2020 oleh Anggota KPPU Guntur S Saragih dan Direktur Ekonomi KPPU M Zulfirmansyah.
“Dalam rentang waktu tersebut, KPPU melihat adanya kenaikan harga yang signifikan dari harga normal. KPPU melihat ada peningkatan demand yang tinggi di pasar yang tidak diiringi dengan peningkatan supply dari produsen. Di mana jumlah produksi antar produsen tidak sama,” ujar Zulfirmansyah.
KPPU katanya, telah melakukan konsolidasi data dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, di mana pembuktian memperlihatkan berkurangnya stok masker dan tingginya permintaan. Penelitian tersebut dilakukan di area Jabodetabek dan seluruh wilayah kerja kantor wilayah KPPU.
KPPU belum menemukan adanya pelaku usaha besar yang menjadi sumber kenaikan harga masker di pasaran. Dari struktur, saat ini terdapat banyak pelaku usaha di pasar masker Indonesia. Tercatat ada 28 perusahaan produsen masker yang terdaftar melalui izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, 55 perusahaan distributor masker, dan 22 perusahaan importir masker.
“Dari penelitian juga ditemukan bahwa belum ada pelaku usaha besar yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di pasar,” terang Zulfirmansyah.
KPPU mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi pengumuman yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 bahwa di Indonesia telah ditemukan suspek pasien yang terinfeksi COVID-19. Kepanikan ini membuat meningkatnya daya beli di pasaran dan meningkatkan kebutuhan secara mendadak, sehingga sangat rentan dimanfaatkan oleh pasar untuk menaikkan harga masker.
“KPPU berharap masyarakat dapat teredukasi dengan baik dan bertindak cerdas dalam bertransaksi. KPPU juga mengapresiasi pelaku usaha yang tidak melakukan peningkatan harga dan memanfaatkan situasi yang tengah terjadi saat ini,” ungkapnya.
(IDN Times)
Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Bangsa

INDONESIA sebagai negara berkembang memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi negara paling maju dan makmur di dunia.
Potensi itu dapat kita lihat dari kekayaan alam yang berlimpah di beribu-ribu pulau yang tersebar di nusantara. Potensi yang cukup besar ini akan lebih dapat memberi kontribusi bagi dunia jika didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang diakui dunia. tentu saja banyak sistem yang harus diperbaiki salah satunya adalah sistem hukum.
Wacana perbaikan sistem hukum sesungguhnya bukan lagi hal baru di Indonesia. Sesuai dengan catatan yang disampaikan Yayasan Indonesia Forum pada awal 2007 bahwa untuk mencapai Visi Indonesia 2030 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu reformasi perpajakan, reformasi birokrasi, reformasi sistem hukum, good governance yang ditunjang semua komponen bangsa, serta yang paling penting adalah adanya pempimpin yang memiliki a vision and strong leadership.
Penempatan reformasi sistem hukum sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Visi Indonesia 2030 merupakan pemikiran dan langkah strategis yang tepai, karena tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu pendukung utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka usaha-usaha yang ditempuh akan sia-sia sebagaimana pernah terjadi pada era Orde baru.
Menurut studi yang diilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan ekonomi, terdapat lima unsur yang harus dikembangkan dalam pembangunan ekonomi bangsa, yaitu stabilitas (stability), prediksi (preditability), keadilan (fairness), pendidikan (education), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (the special development abilities of the lawyer).
Di sini ‘stabilitas’ berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Adapun prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.
Pandangan Burg’s di atas sesuai dengan pemikiran J.D Ny. Hart yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi.
Ny. Hart mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi.
Konsep pertama diawali dengan prediktabilitas di mana hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan di masa sekarang.
Kedua kemampuan prosedural. Dibutuhkan hukum acara prosedural untuk dapat memaksimalkan fungsi hukum materiil dalam penyelesaian sengketa.
Ketiga kodifikasi tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. misalnya bidang ekonomi, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan didalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.
Keempat, faktor penyeimbang. Sistem hukum harus memberikan kesadaran akan keseimbangan dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.
Kelima akomodasi, di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut.
Dan keenam, definisi dan kejernihan tentang status.
Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas, dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.
Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja dengan teori hukum pembangunan juga menjelaskan peranan hukum dalam pembangunan yaitu menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi, maupun sosial budaya).
Fungsi hukum yang lain adalah menjaga ketertiban dan keamanan serta menciptakan suasanan kepastian hukum yang adil dalam masyarakat.
Tentu saja alur analisis demikian dilandasi dengan frame berpikir bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara/bangasa senantiasa berinteraksi. Hubungan saling mempengaruhi antara kedua sistem ini dapat berlangsung positif, tetapi juga dapat bersifat negatif jika sistem hukum nya tidak baik.
Berdasarkan teori-teori hukum di atas maka dapat simpulkan bahwa hukum sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa namun agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah selaku pembuat kebijakan atas hukum bertanggung jawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti perbaikan sistem hukum dengan mengkolaborasikan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar sehingga ke depan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembibing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

(Rmol.co)
2 Contoh Perlindungan Hukum Yang Wajib Diketahui Dasarnya
Semua orang tentunya membutuhkan perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah. Apalagi orang lain juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama sehingga kita nggak bisa mengabaikannya.
Sebelum itu, apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada banyak sekali jenis perlindungan hukum.
Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, ada beberapa diantaranya yang sudah cukup terkenal dan kalian pasti pernah mendengarnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah salah satu contohnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini juga sudah memiliki dasar hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya meliputi hampir semua hal yang sudah menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu perlindungan hukum terhadap konsumen, ada juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
Peraturan tentang hak atas kekayaan intelektual ini mencakup, hak cipta dan hak atas kekayaan Industri. Sejumlah peraturan perundang-undangan juga sudah mengatur tentang hal ini, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Itu tadi adalah 2 contoh perlindungan hukum yang sudah sering terdengar oleh kalian. Kamu juga sudah tahu tentang pengertian perlindungan hukum. Sebagai warga negara, jika kita ingin mendapatkan perlindungan hukum, kita harus terlebih dulu memenuhi syaratnya dan harus menghormati hak orang lain juga. Tertarik untuk belajar?
(Kongres Advokat Indonesia)
Wabah Corona Dan Tanggung-Jawab Konstitusional Negara

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum…” (Preambule/Pembukaan UUD 1945).
Demikianlah bunyi pembukaan UUD 1945. Begitulah perjanjian luhur berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Artinya negara mempunyai tanggungjawab konstitusional untuk melindungi seluruh “tumpah darah Indonesia”. Itulah kesepakatan agung dan meta-norm yang mesti diwujudkan! Apakah negara melalui organnya yang bernama pemerintah telah memberikan perlindungan maksimal sebagaimana amanat konstitusi tersebut?
Virus corona yang bermula dari episentrum corona yaitu Provinsi Wuhan dan Provinsi Hubei di Cina dan sangat mematikan itu telah menyebar hampir di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia tercinta. Bahkan organisasi WHO telah menyatakan bahwa corona merupakan pandemik dan Sekjen WHO meminta kepada Presiden RI Jokowi untuk menetapkan status darurat terhadap wabah corona di Indonesia. Dikatakan sebagai pandemik karena penyebaran wabah corona sangat cepat dan meluas di berbagai belahan dunia. Jadi sifatnya mengglobal, bukan lagi nasional.
Sayangnya sejak awal para pemangku kebijakan di tanah air pernyataannya banyak yang saling berbenturan, meskipun pada akhirnya pemerintah menetapkan status wabah corona sebagai Bencana Nasional. Tapi awalnya, beberapa pejabat negara dan elite di negeri ini merasa pede seolah-olah virus corona tidak akan sampai ke tanah air. Tapi fakta berkata lain dan ini pelajaran yang sangat berharga! Pada 2 Maret 2020 Indonesia secara resmi kemudian mengakui merebaknya COVID-19 dimana Presiden Jokowi mengumumkan 2 pasien pertama yang terkena COVID-19. Malahan saat ini death rate Indonesia terkait COVID-19 menduduki peringkat kedua di dunia.
Beberapa waktu kemudian Presiden Jokowi mengungkapkan agar masyarakat tidak panik sambil mengatakan bahwa Pemerintah memang menyembunyikan sebagian informasi tentang korban Corona agar masyarakat tidak panik. “Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menimbulkan keresahandan kepanikan di tengah masyarakat”, kata Presiden (13/3/2020). Dalam soal ini berarti memang sengaja ada informasi yang disembunyikan. Meskipun tujuannya mungkin baik, namun informasi yang ditutup-tutupi dapat menjadi bumerang!
Untuk meyakinkan masyarakat Presiden Jokowi juga memperagakan bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan juga mempromosikan bahwa Presiden minum jahe 3 kali sehari untuk menangkal corona. Tidak ketinggalan Juru Bicara Kepresidenan Fajroel Rachman mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menelpon Sekjen WHO dan Indonesia telah menjalankan saran-saran dari World Health Organization (WHO).
Beberapa kepala daerah sikapnya juga berbeda-beda dalam menanggapi corona. Ada yang menganggap corona bukan ancaman yang serius, bahkan ada yang menganggap demam berdarah/DBD dan flu lebih berbahaya dari corona. Ada juga yang mempersilahkan wisatawan untuk berduyun-duyun ke daerahnya dengan jaminan bahwa daerahnya aman. Namun ada juga yang mengantisipasi dari awal seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan menutup semua sekolah selama dua pekan dengan terus mengambil langkah-langkah yang konkret untuk keselamatan warga Jakarta. Penutupan semua sekolah selama dua pecan kemudian diikuti juga oleh Gibernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan beberapa kepala daerah lainnya.
Di kalangan kampus atau universitas juga beraneka macam reaksinya. Ada yang tanggap dan langsung menutup kegiatan perkuliahan dan mengadakan perkuliahan secara online, tapi ada juga yang santai saja dan menyatakan “ketakutan terhadap corona adalah lebay”. Begitu pula organisasi keagamaan serta berbagai profesi menyampaikan seruannya sendiri-sendiri agar warganya berhati-hati dan tidak panik dengan wabah corona.
Reaksi berbagai negara juga bermacam-macam. China, Iran, Italia, Korea, Malaysia, Spanyol, Singapura, dan Hongkong juga mempunyai strateginya sendiri. Akan tetapi sebagian besar negara-negara di dunia meresponnya secara antisipatif-proaktif bahkan ada yang cepat melakukan lockdown maupun isolasi. Ada juga yang mendirikan tambahan rumah sakit dalam waktu yang sangat cepat untuk dapat menampung semakin banyaknya jumlah pasien, penutupan tempat ibadah dan sekolah. Donald Trump, Presiden AS, bahkan melarang warga Eropa untuk berkunjung ke negaranya. Donald Trump juga menyatakan sebagai Darurat Nasional (A National Emergency) dan sebagainya. Sudah banyak korban telah berjatuhan di berbagai belahan dunia, dan kepanikan terjadi di mana-mana. BBC mencatat bahwa wabah corona ini lebih buruk dari SARS, krisis ekonomi 2008, maupun tragedi 911 ( 11 September 2001 serangan terhadap WTC di New York dan Pentagon di Arlington, Virginia). Akibat dari wabah corona ini telah banyak event dan acara nasional maupun international yang ditunda atau dibatalkan.Pun diperkirakan banyak perusahaan yang akan tutup dan akan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Corona diperkirakan akan mendatangkan “kiamat ekonomi” yang luar biasa.
Yang diperlukan saat ini adalah konsistensi strategi dalam menghadapi pandemik global ini. Jadi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi. Dari pemerintahan pusat, daerah maupun sampai ke tingkat kelurahan dan RT. Informasi untuk pencegahan wabah corona harus bersifat transparan, masyarakat harus mengetahuinya sehingga ada upaya kolektif untuk meminimalisasi penyebaran wabah corona. Pejabat tidak boleh berpendapat sekenanya terkait COVID-19 bila tidak memiliki kompetensi terutama yang terkait medis. Informasi dari pemerintah harus solid, integratif dan solutif.
Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan dan silang pendapat yang kontra-produktif. Masyarakat juga harus kompak, saling membantu serta berusaha dengan segala kekuatan yang dimiliki untuk membendung semakin menyebarnya virus corona yang mematikan itu. Transparansi seperti ini adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah kepada publik, sebab masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan benar (right to obtain information). Masyarakat juga memiliki hak untuk dilindungi (right to be protected), hak untuk dipenuhi hak-hak kesehatannya (right to fulfill) dan sebagainya. Ini adalah hak konstitusional warga negara, dan merupakan kewajiban konstitusional negara. Hal ini sudah jelas disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 dimana negara mempunyai kewajiban melindungi “seluruh tumpah darah Indonesia”. Konsekuensinya negara harus menyampaikan kepada publik apa rencana, langkah dan strategi kebijakan yang telah dan akan dilakukan, bagaimana regulasinya, simulasinya, penanganan dampaknya, berapa dana yang disediakan, dan kemungkinan terburuk lainnya. Pun ketentuan pelarangan berkumpul lebih dari 500 orang (misalnya) harus segera dibuat.
Bukankah sebentar lagi juga akan memasuki bulan Ramadhan dan menghadapi masa mudik lebaran? Jika hal ini tidak diantisipasi maka pada saat mudik lebaran, virus corona dapat menyebar ke seantero nusantara? Apakah pemerintah dan kita sudah siap dengan kondisi terburuk? Apakah Rumah Sakit (RS) kita memadai untuk menampung pasien-pasien penderita COVID-19 jika jumlah pasiennya sangat besar? Bagaimana dengan pasien yang tidak mampu? Bagaimana dengan sistem kesehatan nasional kita ? Semua itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah. Pemerintah harus bertanggungjawab, kebijakan harus dibuat terbuka, transparan serta maksimal dalam menghadapi krisis dan wabah corona yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ini (unprecedented outbreak). Semoga rakyat dan bangsa Indonesia dilindungi dari berbagai macam wabah, penyakit lahir/batin dan marabahaya!

*oleh : TM. Luthfi Yazid
MA Resmi Miliki 8 Hakim Baru

Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali melantik dan mengambil sumpah 5 orang Hakim Agung pada Kamis, (12/3/2020) di ruang Prof Kusumah Atmadja, Gedung MA Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Hatta Ali juga melantik dan mengambil sumpah 3 orang Hakim Ad Hoc yang terdiri atas dua Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tingkat kasasi, dan satu  Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tingkat kasasi.
Acara pelantikan dihadiri oleh para Pimpinan MA, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, perwakilan Komisi Yudisial, perwakilan Kepolisian RI, perwakilan Kejaksaan RI, para pejabat Eselon I dan II di lingkungan MA. Dengan dilantiknya lima orang Hakim Agung baru ini, maka jumlah Hakim Agung Republik Indonesia kini berjumlah 48 orang.
Dikutip dari laman resmi MA, pelantikan ini dibimbing langsung oleh Ketua MA agar para pejabat yang dilantik tersebut bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Di bawah kitab suci al-Qur’an, mereka bersumpah akan memegang teguh UUD Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undanngan dengan selurus-lurusnya. Mereka juga berjanji akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
Dalam sambutan singkatnya, Ketua MA M. Hatta Ali berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan bimbingan dan tuntunannya kepada para pejabat, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang baru dilantik.
Berikut adalah nama 5 Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya:
  1. Soesilo, SH., MH, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
  2. Dr. Dwi Sugiarto, SH., MH, sebelumnya menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar.
  3. Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH, sebelumnya adalah Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung.
  4. Drs. H. Busra, SH., MH, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
  5. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, SH., MH sebelumnya adalah Hakim Militer Utama pada Pengadilan Militer Utama.
Sementara 3 Hakim Ad yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu:
  1. Dr. Agus Yuniato, SH., MH, sebelumnya adalah Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya.
  2. Ansori, SH., MH, sebelumnya adalah Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
  3. Sugiyanto, SH., MH. sebelumnya adalah Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Semarang.
Pelantikan 5 Hakim Agung tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020. Sedangkan pelantikan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor dan 1 Hakim Ad Hoc PHI ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 27/P Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020.
Sebelumnya, Komisi III DPR memutuskan untuk menyetujui 5 nama calon menjadi hakim agung dan 3 nama calon Hakim Ad Hoc pada MA yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY).Hal itu diputuskan setelah adanya kesepakatan musyawarah mufakat dari sembilan Kelompok Komisi (Poksi) berdasarkan dinamika penilaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon hakim agung dan Hakim Ad Hoc MA pada Selasa hingga Rabu 21-22 Januari 2020 lalu.
"Ini menjadi catatan bagi KY, supaya seleksi di KY betul-betul sangat terukur dan selektif. Supaya yang dikirim ke sini ini adalah orang-orang yang betul-betul memiliki integritas dan kapabilitas," ujar Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Kamis (23/1/2020) lalu.
Seperti diketahui, seleksi calon hakim agung ini untuk mengisi kebutuhan 11 orang hakim agung di MA. Rinciannya: 3 orang untuk kamar pidana; 1 orang untuk kamar agama; 2 orang untuk kamar militer; 4 orang untuk kamar perdata; dan 1 orang untuk kamar tata usaha negara, khusus pajak.

Contact Us

Jl. Angkatan 66, No.110, Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara, SUMUT - (081 297366877)