JH SITUMORANG

Advokat - Konsultan Hukum

About Me

I'm Young Lawyer

Jhohanes Situmorang mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Atma Jaya Yagyakarta pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan II (Hukum tentang Pidana), lebih khusus lagi terhadap penelantaran Orang Dengan Skizofrenia. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di FHP Edu Law pada 2016.

Advokat Muda yang terdaftar sebagai anggota PERADI ini memiliki komitmen melalui www.jhslawyers.com akan senantiasa memberikan edukasi mengenai perkembangan hukum kepada masyarakat khususnya mereka yang melek teknologi.

Menjadi salah satu penyedia produk dan jasa hukum terpercaya bagi publik di Indonesia, sebagai pusat data elektronik hukum dan melayani publik dalam memberikan bantuan hukum.

JH Situmorang SH Advokat

Our Services

WHAT WE CAN DO

Cyber Crime

Hukum Pidana

Hukum Perdata

Mendampingi klien di kepolisian dan beracara di pengadilan, juga menangani permasalahan yang berkaitan dengan dunia perbankan, seperti masalah kredit cicilan yang terhenti, kredit macet, surat-surat berharga. Serta memberikan layanan jasa hukum terhadap segala kegiatan transaksi elektronik, informatika, bisnis perusahaan, penggabungan, akuisisi, likuidasi, konsolidasi, restrukturisasi, investasi, kontrak komersial, dll.
  • Litigasi 90%
  • Non Litigasi 75%
  • Mediasi 72%
  • Cyber Crime 88%

Our Blog

OUR BEST ARTICLES
Alasan AHOK Mengajukan Peninjauan Kembali (PK)
ahok pk lawyer

Sesuai informasi yang beredar, bahwa Basuki Tjahja Purnama mengajukan Peninjauan Kembali terhadap perkaranya yang dijerat dengan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Beredarnya surat Peninjauan Kembali (PK) oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui kuasa hukumnya merupakan haknya sebagai terpidana terhadap Putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2 Februari 2018 lalu.

Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Di dalam upaya hukum yang bisa dilakukan dalam suatu pembelaan dikenal beberapa tingkatan, antara lain:

1. Banding
2. Kasasi
3. Peninjauan kembali (PK)

Suatu upaya hukum lebih merupakan proses argumentasi melalui domumentasi berkas yang disebut memori daripada perdebatan secara verbal. Sebab dalam upaya hukum pada dasarnya para pihak tidak hadir walaupun hal itu dimungkinkan jika ada keperluannya. Secara Hukum dalam tingkat banding dan kasasi, kehadiran itu dimungkikan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (4) jo 253 ayat (3) KUHAP.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dalam hukum Indonesia, judex facti dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Diambil dari bahasa Latin, arti dari kata judex facti adalah hakim-hakim yang memeriksa fakta, sedangkan judex juris artinya adalah hakim-hakim yang memeriksa hukum.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah judex facti, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex facti memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Sedangkan judex juris adalah putusan tingkat kasasi yang hanya memeriksa penerapan hukumnya.

Upaya hukum luar biasa ditangani oleh Mahkamah Agung, dan hal tersebut juga merupakan judex juris. Sehingga Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut.

Maka upaya hukum yang dilakukan Ahok dengan mengajukan Peninjauan Kembali ini adalah langkah yang cerdas. Hal tersebut untuk menentukan apakah dia akan dibebaskan atau hukumannya tetap, bahwa dia (Ahok) melakukan penistaan Agama, sesuai dengan Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.”
Memilih Pengacara yang Baik

Ketika Anda terlibat dalam segala macam masalah hukum, penting untuk memiliki pengetahuan yang Anda butuhkan untuk memilih pengacara yang tepat untuk kasus Anda. Kasus Anda dapat memiliki hasil yang sangat berbeda tergantung pada pengacara yang Anda pilih. Oleh karena itu, anda harus hati-hati saat memilih pengacara. Apalagi dijakarta, banyak sekali pengacara. Anda harus pintar pintar memilih pengacara untuk kasus anda.

Setelah Anda membuat daftar pengacara dengan pengalaman baik dalam kasus pribadi. Langkah berikutnya adalah mencari informasi apakah pengacara yang ada di list anda sering sukses menyelesaikan masalah yang anda alami sekarang. Jika mereka memiliki catatan yang baik untuk memenangkan kasus seperti masalah Anda maka yang akan menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman dan keahlian. Ini akan menjadi penting dalam bagaimana kasus Anda ditangani.

Selain mengetahui tingkat keberhasilan mereka dalam kasus seperti yang Anda alami, Anda perlu tahu apa pengalaman mereka di pengadilan bener benar teruji ketika berhadapan dengan lawan dengan kasus yang sama. Seorang pengacara yang memiliki catatan yang baik sebagai pengacara sidang akan menjadi aset besar bahkan jika Anda menyelesaikan di luar pengadilan. Hal ini karena tidak setiap kasus dapat diselesaikan sekali sidang.
Oleh karena itu, Anda harus sangat selektif saat memilih pengacara untuk kasus anda. Jangan salah pilih. Sekali salah pilih anda akan menghabiskan banyak uang anda. Jangan bingung memilih pengacara.

Contact Us

Jl. Jend. A. Yani, No.2, Utan Kayu, Jakarta Timur (+6281 297366877)