JH SITUMORANG

Advokat - Konsultan Hukum

About Me

I'm Young Lawyer

JHOHANNES H. SITUMORANG SH atau akrab disapa dengan panggilan Jhohanes Situmorang, merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan II (Hukum tentang Pidana), lebih khusus lagi terhadap penelantaran Orang Dengan Skizofrenia. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada FHP Law School di Jakarta, tahun 2016.

Advokat yang hobi menulis dan mempunyai ketertarikan lebih terhadap dunia teknologi dan informasi ini banyak mengikuti pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan hukum yang ditempuh sejak masih duduk dibangku kuliah, bahkan pernah menjadi Pemimpin Redaksi pada Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Advokat yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini memiliki pengalaman bidang hukum yang cukup mumpuni, pernah bergabung dengan beberapa Firma Hukum lainnya di Jakarta, Yogyakara, Bandung, dan Bali, juga pernah bergabung dengan beberapa kantor hukum di Medan, Sumatera Utara.

JH Situmorang SH Advokat

Our Services

WHAT WE CAN DO

Jasa Hukum

Pro Bono

Dokumen Hukum

Mendampingi klien di kepolisian dan beracara di pengadilan, juga menangani permasalahan yang berkaitan dengan dunia perbankan, seperti masalah kredit cicilan yang terhenti/macet, surat-surat berharga. Serta layanan jasa hukum terhadap segala kegiatan transaksi elektronik, informatika, bisnis perusahaan, penggabungan, akuisisi, likuidasi, konsolidasi, restrukturisasi, investasi, kontrak komersial, dll.

Pengabdian Advokat kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. PRO BONO
  • Litigasi 90%
  • Non Litigasi 85%
  • Mediasi 82%
  • Pembuatan Dokumen Hukum 88%

Our Blog

OUR BEST ARTICLES
Ada Jabatan Hakim Tinggi Pemilah Perkara di MA, Begini Tugasnya!

Dalam upaya mempercepat proses penanganan perkara kasasi atau peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) baru saja merekrut Hakim Tinggi Pemilah Perkara. Setelah melalui serangkaian seleksi, Panitia Seleksi Pemilah Perkara pada MA meluluskan 13 Hakim Tinggi Pemilah Perkara.

Melalui Surat Ketua Kamar Pembinaan MA Prof Takdir Rahmadi tertanggal 16 September 2020, ada 13 nama yang terpilih menjadi Hakim Tinggi Pemilah Perkara sesuai bidang perkara di MA. Tim Hakim Tinggi Pemilah Perkara itu ditempatkan di enam bidang penanganan perkara, seperti pidana khusus, pidana umum, perdata umum, perdata khusus, agama, dan tata usaha negara.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan pemilahan perkara ini didasarkan pada SK KMA No. 268/2019 dan SK KMA No. 269/2019 tentang Pemilah Perkara di MA. Pemilahan perkara ini untuk mempercepat penanganan perkara kasasi dan PK. Caranya dengan memilah perkara yang memiliki isu hukum (question of law) untuk diperiksa lebih dalam oleh Majelis Hakim Agung dan perkara yang tidak memiliki isu hukum atau terkait fakta (question of fact) yang cukup diperiksa melalui proses sederhana.

“Tim pemilah ini mempermudah dan mempercepat pemeriksaan perkara di tingkat kasasi atau PK. Tim pemilah ini terdiri beberapa Hakim Tinggi seluruh Indonesia yang sudah lulus seleksi,” kata Abdullah, Selasa (22/9/2020).

Abdullah menerangkan selama ini banyak perkara yang masuk ke MA hanya memperpanjang proses tahapan perkara atau perkara hanya mengulang-ngulang pokok perkara di tingkat peradilan sebelumnya (tingkat pertama dan banding). “Tim pemilah ini tugasnya memilah-milah isi permohonan kasasi atau PK. Apakah isi substansinya, ada bukti barunya atau hanya mengulang-ngulang perkara sebelumnya.

Selanjutnya, hasilnya diberikan kepada hakim agung untuk diperiksa dan diputus. “Hakim Agung tetap memeriksa, memberikan pertimbangan, dan putusannya. Tim pemilah ini hanya untuk mempermudah hakim agung membaca keseluruhan permohonan perkara kasasi dan PK agar proses penanganan perkara lebih cepat,” tegasnya.

Pemilahan perkara ini dengan mengelompokkan perkara ke dalam empat kategori.
Pertama, perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi atau peninjauan kembali, yang ditentukan UU seharusnya tidak boleh dikirim ke MA.
Kedua, perkara yang alasan kasasi atau PK-nya tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap MA dan hasil rapat kerja nasional atau rumusan kesepakatan kamar.
Ketiga, perkara kasasi atau PK mengenai keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh judex factie, tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata; tidak ada pertentangan dalam putusan hakim; tidak ada novum dan/atau ada novum, tetapi tidak bersifat menentukan, keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.
Keempat, perkara yang berdasarkan pertimbangan Tim Pemilahan Perkara mengandung masalah hukum.

Abdullah melanjutkan tugas tim pemilah menerima berkas perkara yang telah diperiksa oleh sekretariat tim pemilah perkara di bawah Kepaniteraan MA. Tugasnya, menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelahaan, menelaah subtansi perkara untuk menentukan apakah sebuah perkara termasuk ke dalam kategori I, II, III, atau IV sebagaimana dimaksud huruf B angka 3 SK KMA ini dan menyusun lembar usulan kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara.

Lalu, mengirimkan lembar usulan dengan amplop tertutup ke panitera muda perkara untuk diserahkan kepada hakim agung pemeriksa perkara. Hari kerja tim pemilah melaksanakan tugasnya paling lama 7 hari kerja untuk perkara biasa; paling lama 5 hari kerja untuk perkara khusus yang diatur dalam UU dan untuk perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer yang terdakwa ditahan.
(HO/Adm)

Pemerhati Desa Perhatikan Desa Sei Penggantungan

TAMPIN Sitohang mengajak masyarakat untuk tidak termakan janji dan berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati yang akan terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah agar lebih memperhatikan Desa Sei Penggantungan.

Pemilihan Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati adalah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pun tengah berlangsung. Tensi politik memanas, Suhu politik mulai mendidih dan tentu sangat terasa di daerah-daerah yang akan menggelar pesta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Tahun ini kita juga pasti akan mendengar berbagai janji, bahkan beribu-ribu janji politik ditawarkan dalam bentuk kampanye terbuka ataupun kampanye tertutup. Janji-janji politik itu mungkin sudah mulai terdengar. Ada yang masih sayup-sayup, atau mungkin ada sudah terdengar keras dan kencang walaupun masih terselubung.

Kita juga akan mendengar pemaparan visi dan misi dan program kerja masing-masing calon. Halaman-halaman surat kabar, media online, baliho pasti penuh dengan gambar, foto dan profil para kandidat.

Suatu hal yang pasti bahwa semua peserta kompetitor Pilkada akan menawarkan program-progam muluk untuk menarik simpati. Semua pasangan calon atau paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tim sukses dan segala pendukungnya pasti berbicara soal kesejahteraan dan kemakmuran.

Tampin Sitohang selaku putra daerah Labuhan Batu mengajak masyarakat untuk lebih siap menghadapi tahun politik yang penuh hingar-bingar ini tentunya selaku pemilih kita diharapkan untuk bijak memilih. Hak otoritas menentukan pemimpin itu ada di tangan kita. Itulah nafas dan nadi pokok demokrasi yang kita anut.

Kedaulatan politik itu ada ditangan kita. Oleh karena itu, kendatipun kita diperhadapkan dengan berbagai propganda dan janji-janji politik, selaku pemilih kita diharapkan cerdas dan bijaksana dalam menentukan pilihan.

Mampu menggunakan akal pikiran dalam menentukan sikap terhadap setiap keadaan atau peristiwa sehingga apa yang kita putuskan itu memancarlah keadilan, membawa kedamaian batin dan kebahagian serta sejahteraan bagi orang lain. Oleh karena itu,bijaksana dan cerdas dalam memilih merupakan sebuah kemampuan dan kecermatan kita dalam menentukan pilihan yang tepat terhadap calon kepala daerah yang kelak akan memimpin kita dan membangun daerah atau bangsa kita yang tercinta.

Orang yang bijak adalah orang yang berani menolak dan mengatakan tidak terhadap setiap tindakan yang mengadaikan hak pilihnya sebagai hak otoritas dan hak kedaulatannya kepada kesenangan yang bersifat sementara seperti uang, materi dan janji-janji yang belum tentu mendapatkan kepastian.

Cerdas dalam memilih di Tahun Politik berarti kita bijak dalam memilih dan menentukan pemimpin yang akan memimpin dan membawa kita kearah yang lebih baik. Pemimpin yang benar-benar mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang dipimpinnya itulah makna pokok dilaksanakannya pemilukada yang digelar selama lima tahunan sehingga masyarakat selaku pemegang hak kedaulatan dapat menentukan pemimpinnya sendiri.

Saya berharap siapapun Bupati dan wakil Bupati terpilih nanti agar lebih memberi perhatiannya terhadap Desa Sei Penggantungan Kecamatan panai hilir, yang saat ini masih jauh dari perhatian pemerintah daerah, terutama saat melihat postingan-postingan masyarakat desa Sei Penggantungan ketika di guyur hujan.


(Tampin Sitohang, SH)
Tips Bagi Masyarakat Cara Menghadapi Panggilan Polisi

SIAPAPUN masyarakat jika menghadapi panggilan polisi (dalam hal ini penyidik Polri) dalam rangka pemeriksaan pasti akan merasa cemas. Cemas karena takut terlibat, atau dipersulit dan lain-lain, namun secara psikologis memang kurang nyaman menerima panggilan entah sebagai saksi atau tersangka.

Agar dapat “lebih nyaman” saat anda menerima panggilan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga rasa kurang nyaman itu berkurang.

Yang pertama saat anda menerima panggilan, lihat segala informasi yang ada dalam panggilan:
  1. Lihat identitas yang dipanggil apakah itu benar identitas anda, untuk menghindarkan diri dari salah panggil.

  2. Lihat status panggilan, status panggilan ada dua: sebagai Saksi atau Tersangka. Status ini harus jelas sehingga anda dapat menentukan dalam kapasitas apa anda dipanggil.

  3. Lihat dalam kasus apa anda dipanggil, sehingga anda dapat mempersiapkan informasi yang dibutuhkan dan memperhitungkan posisi anda anda dalam perkara tersebut.

  4. Lihat kepada siapa anda harus memenuhi panggilan tersebut, tanggal berapa dan jam berapa.
    Bila penyidik menyediakan nomor telepon yang bisa dihubungi, anda dapat menghubungi penyidik tersebut sekaligus menanyakan gambaran kasus nya ataupun koordinasi lebih jauh bila anda menginginkan perubahan waktu atau hal-hal lainnya.

    Bila anda dipanggil, hampir 99% anda akan dilakukan pemeriksaaan dalam kapasitas sebagaimana tertera dalam panggilan, dan dalam status apapun anda(saksi/tersangka) pemeriksaan oleh penyidik hanya sebatas suatu peristiwa yang anda ketahui, lihat dan atau alami sendiri, sehingga anda tidak perlu repot-repot mencari referensi (ini bukan mau ujian skripsi), cukup mengingat-ingat saja peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana.

    Bila anda merasa perlu membawa dokumen atau barang lain yang berhubungan, silahkan dibawa, namun biasanya penyidik juga akan memberi kesempatan anda untuk membawanya pada pemeriksaan berikutnya bila memang ada.

  5. Temui penyidik pada tempat dan waktu yang ditentukan, anda boleh ditemani kerabat atau siapapun untuk mendampingi anda selama anda menghadapi panggilan ( bila anda merasa kurang PD). Kalau anda mau bawa pengacara akan lebih baik.

    Bila penyidik tidak ada saat anda menghadiri panggilan, jangan buru-buru pulang ( karena nanti anda dianggap tidak memenuhi panggilan) sebaliknya anda dapat komplain ke atasan penyidik karena seharusnya penyidik sudah siap menerima anda di ruangan yang telah ditentukan sebagaimana dalam surat panggilan.

  6. Bila anda tidak dapat hadir karena suatu hal pada waktu yang telah ditentukan, koordinasikan dengan penyidik untuk meminta perubahan waktu (bisa per telepon), bila sakit anda dapat mengirim surat keterangan sakit dari dokter ke penyidik (agar penyidik tahu dan dapat memperkirakan kapan akan memanggil anda lagi setelah anda sembuh). Polisi (penyidik) saat ini sudah lebih akomodatif dengan kesulitan macam itu. Sesuai UU, anda “diberi kesempatan” untuk satu kali tidak hadir tanpa alasan, lebih dari itu, penyidik dapat menjemput anda dengan Surat perintah membawa.
 Demikian tips yang diperuntukkan bagi masyarakat apalabila membutuhkan informasi saat menghadapi panggilan Polisi.   (Artikel DJKN)
JH Situmorang SH Meminta Pemkab Labura Melakukan Kembali Sosialisasi Protokol Covid19



JH SITUMORANG Meminta Kepada Gugus Tugas Penanganan Covid19 Labura Untuk Mengaktifkan Kembali Sosialisasi Protokol Kesehatan.

Kantor Hukum JH SITUMORANG LAWFIRM meminta Pemerintahan Kabupaten Labura untuk kembali melakukan sosialisasi kepada warga terkait pendisiplinan mematuhi pelaksanaan Protokol Covid-19.

“Mengaktifkan kembali sosialisasi pendisiplinan warga untuk mematuhi pelaksanaan Protokol Covid-19 diberbagai tempat, baik pada tempat pelayanan seperti kantor Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, dan Kantor Kepala Desa, agar menerapkan kembali protokol kesehatan. Begitu juga tempat publik seperti pasar, rumah ibadah, terminal, perbelanjaan, pariwisata, dan lainnya.”

Menurut informasi yang didapat dari Diskominfo Labura melalui IG @Pemkab_Labura bahwa Pasien Positif Covid 19 di kabupaten Labura saat ini berjumlah 10 orang.



Dengan peta penyebaran covid19 Kabupaten Labuhanbatu Utara per tanggal 24 Agustus 2020, sebagai berikut : Kualuh Hulu 4 orang, Kualuh Selatan 2 orang, Kualuh Leidong 1 orang, Aek Natas 2 orang, Marbau 1 orang.

Dalam kesempatan ini juga JH Situmorang meminta kepada Anggota TNI dan Polri agar selalu mendampingi petugas covid setempat untuk mengecek suhu tubuh, handsanitizer, tempat cuci tangan, pakai masker yang sesuai dengan protokol Covid-19.


“Kepada seluruh warga Labura, mari kita tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh masing-masing. Salah satunya melalui olahraga, agar meningkatkan imunitas tubuh kita.” Pesan Pengacara yang mendirikan Kantor Hukum di Aek Kanopan ini.

Keseriusan KPK Awasi Anggaran Penanganan Covid-19



Penanggulangan pandemi Covid-19 terus dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya, terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Melalui Perppu ini, pemerintah menggelontorkan dana ratusan triliunan rupiah untuk penanggulangan/penanganan wabah Covid-19. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berperan aktif memantau/mengawasi penggunaan dana penanganan Covid-19 di berbagai daerah.
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan Komisi III mendesak pimpinan KPK meningkatkan fungsi pencegahan korupsi dan pengawasan secara ketat terhadap seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. KPK juga harus menindak tegas terhadap seluruh tindakan korupsi dan penyimpangan dalam lingkup kewenangan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti diatur Perppu No. 1 Tahun 2020 dan berbagai ketentuan terkait lain.
“KPK harus memainkan perannya secara aktif mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Herman Herry saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (29/4/2020).
Komisi III DPR juga meminta KPK berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengelola anggaran penanganan Covid-19 untuk percepatan realisasi penggunaan anggaran, namun tetap secara akuntabel dan tepat guna. Herman juga meminta KPK, dalam konteks pengawasan dan pencegahan korupsi dana Covid-19, agar bekerja sama dengan Kejaksaan Agung karena memiliki infrastruktur memadai di tingkat kabupaten/kota.
“KPK mesti memetakan dan mengantisipasi titik-titik rawan terjadinnya penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga konflik kepentingan terkait penggunaan anggaran ini,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR Supriansa menilai Perppu 1/2020 menjadi penyemangat para pemangku kebijakan dalam membelanjakan anggaran penanggulangan Covid-19. Sebab, tak sedikit kepala daerah khawatir menggunakan anggaran tersebut. Berdasarkan pengamatan Supriansa, dari dana Rp 75 triliun untuk alokasi anggaran kesehatan sedikit anggaran yang digunakan (penyerapan) karena ketakutan.
Karena itu, kata politisi Partai Golkar itu, KPK mesti memberi jaminan dan panduan agar para pengguna anggaran tidak khawatir atau takut tersandung korupsi. Misalnya membuat panduan dan rambu-rambu agar para kepala daerah tidak menabrak aturan dan terhindar dari korupsi.
Delapan rambu pencegahan
Menanggapi pengawasan anggaran Covid-19 ini, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan pihaknya telah bergerak sejak terbitnya Perppu 1/2020. Selain telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, KPK telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) memonitor penyaluran anggaran Covid-19 ini. Bahkan terdapat personil KPK yang diposkan di Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 untuk memonitor penggunaan anggaran.
“Ada empat titik rawan korupsi dalam penanganan Covid-19 yaitu pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing, dan realokasi APBN-APBD, dan bantuan sosial,” kata Firli.
KPK pun telah menjalin kerja sama dengan Polri terkait pengawasan anggaran Covid-19 dan penyaluran bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat terdampak Covid-19. Terkait pengadaan barang dan jasa, kata Firli, KPK telah meminta petunjuk teknis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai institusi yang mengawasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa di daerah.
Belum lama ini, KPK mengeluarkan Surat Edaran Ketua KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat tertanggal 21 April 2020. Intinya, SE Ketua KPK ini, meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan pendataan di lapangan untuk keperluan bantuan sosial (bansos) dengan menggunakan data rujukan yakni DTKS.
Namun, bila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, penduduk yang seharusnya berhak menerima bansos, tapi datanya tidak terdapat dalam DTKS, bantuan tetap dapat diberikan serta melaporkan ke Dinas Sosial/Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk DTKS. Untuk penerima bantuan yang terdaftar dalam DTKS, namun fakta di lapangan menunjukkan ia tidak memenuhi syarat penerimaan bansos tetap harus melaporkan ke Dinas Sosial/Kemensos untuk perbaikan DTKS.
KPK pun telah melakukan kajian terhadap sektor pengadaan barang dan jasa agar tidak tersandung kasus korupsi. Dari hasil kajian ini, KPK juga menerbitkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2020 tentang Rambu-Rambu Pengadaan Barang Jasa tertanggal 2 April 2020. “Kami juga tidak ingin ada ketakutan dalam pengambilan keputusan. Karena itu, kami buat panduan ada 8 rambu ini.”
Pertama, tidak melakukan persengkongkolan dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa amat rawan terjadinya persengkongkolan yang mendorong orang melakukan korupsi. Kedua, tidak adanya kick back. Ketiga, tidak ada unsur gratifikasi. Keempat, tidak adanya benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa. Kelima, tidak adanya kecurangan. Keenam, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat bencana. Ketujuh, tidak membiarkan terjadinya korupsi.
Yang pasti, kata jenderal polisi bintang dua aktif ini, KPK melakukan sejumlah hal yakni melakukan pencegahan dalam pengadaan barang dan jasa dengan berkoordinasi dengan BPKP, BPK, dan LKPP dalam melakukan pengawasan. Kemudian membuat surat edaran rambu-rambu pengadaan barang dan jasa. Selain itu, menjamin kepastian bagi donatur penyumbang dana bagi penanggulangan Covid-19 bukan gratifikasi, hingga memonitor alokasi anggaran daerah sebesar Rp56,5 triliun.
“KPK akan brtindak tegas dan sangat keras terhadap pelaku korupsi, khususnya terhadap anggaran penanganan bencana. Keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Bagi KPK, korupsi di tengah bencana, kita tegakkan hukum tuntutan pidana mati,” tegasnya.
Lembaganya fokus mengawasi anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp405,1 triliun, khususnya untuk kesehatan dan jaring pengaman sosial atau social safety net karena menyangkut hajat hidup dan hak orang banyak. Dia menjelaskan alokasi anggaran APBN untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Dari jumlah itu sebesar Rp75 triliun untuk kesehatan, dukungan industri Rp70 triliun, jaring pengaman sosial Rp110 triliun, dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional Rp 105 triliun.
KPK juga mengawasi realokasi (refocusing) penggunaan anggaran APBD penanganan Covid 19 yang totalnya Rp56,57 triliun. Dengan rincian Rp24 triliun untuk penanganan kesehatan; jaring pengaman sosial sebesar Rp25,3 triliun; dan Rp7,1 triliun untuk penanganan dampak ekonomi. Ada lima provinsi yang mengalokasikan APBD cukup besar untuk penanganan Covid-19 yaitu DKI Jakarta sebesar Rp10,7 triliun; Jawa Barat Rp8 triliun; Jawa Timur Rp2,3 triliun; Jawa Tengah Rp2,1 triliun; dan Aceh Rp1,7 triliun.(Lbh.labura.net)
Perusahaan Masih Beroprasi Saat PSBB, Begini Sanksinya!
Meski sudah diberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta sekitar sepekan ternyata masih ada saja perusahaan yang masih melanggar aturan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindak tegas kepada 23 perusahaan yang tidak dikecualikan dalam penerapan PSBB.
Penindakan secara tegas sanksi tersebut penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona yang memiliki risiko pada lokasi-lokasi kerumunan seperti perkantoran dan pabrik. Terlebih lagi, beberapa wilayah sekitar DKI Jakarta yaitu Jawa Barat dan Tangerang yang merupakan wilayah perindustrian ikut menerapkan PSBB.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansah, mengatakan penutupan sementara itu dilakukan karena berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10, hanya ada 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB.
Sebelas sektor itu adalah kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta kebutuhan sehari-hari.
“23 perusahaan itu ditutup hingga PSBB selesai,” kata Andri seperti dilansir Antara, Jumat (17/4).
Selain perusahaan yang ditutup dan tersebar di empat wilayah, ada 126 perusahaan yang diberi peringatan. Namun demikian, dia menyebut belum bisa menjabarkan pada publik jenis perusahaan yang diberi peringatan hingga ditutup tersebut.
“Untuk jenis usahanya belum bisa diumumkan,” kata dia.
Andri mengimbau kepada seluruh perusahaan yang tidak diizinkan buka saat masa PSBB untuk mematuhi aturan dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020, sebab kini tingkat penyebaran Covid-19 sudah amat mengkhawatirkan. “Lebih baik di rumah saja. Posisinya sudah gawat,” kata dia.
Penting untuk dipahami mengenai sanksi bagi perusahaan yang masih bandel saat penerapan PSBB tersebut. Melansir penjelasan dari klinik hukumonline berjudul Jerat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Taat PSBB, Aturan PSBB di Jakarta mengacu pada Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Teknis pelaksanaan PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kemudian, pelaksanaannya juga diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No.33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.
Permenkes 9/2020 tersebut menyatakan tempat kerja atau perusahaan merupakan lokasi yang diliburkan saat PSBB. Peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas atau kinerja pekerja.
Sedangkan, Permenkes 9/2020 mengecualikan peliburan tempat kerja bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
Apabila, perusahaan tidak dikecualikan tersebut masih buka maka terdapat sanksi pidana bagi pelaku usaha. Sanksi tersebut di antaranya diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menegaskan bahwa:
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
PSBB, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 6/2018, adalah salah satu bentuk upaya kekarantinaan kesehatan. Sehingga bagi yang tidak taat PSBB, dapat diancam sanksi pidana dalam UU 6/2018.
Kemudian, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menerangkan bahwa:
  1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Direksi merupakan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap penerapan tersebut. Apabila, tempat kerja tersebut berbadan hukum perseroan terbatas maka penyelenggaraan PSBB akan diwakili oleh direksinya di persidangan perkara pidana akibat dugaan tindak pidana yang diterangkan UU 6/2018 dan/atau UU 4/1984.
Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
(HukumOnline.com)
Produk Repacking Online Ditemukan Tak Penuhi Standar
Fakta baru terkait jual beli online muncul di tengah wabah virus Corona atau Covid-19. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menemukan adanya penjualan barang/produk berupa produk makanan dan minuman yang diduga telah kadaluarsa dengan modus pengemasan ulang barang atau mengganti tanggal kadaluarsa secara ilegal di beberapa situs online di Indonesia. Hal tersebut sudah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kemarin, Senin (20/4).
Ketua KKI David ML Tobing mengatakan penemuan bermula dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang maraknya penjualan barang/produk yang diduga palsu atau telah kadaluarsa yang dikemas ulang di situs-situs online ternama di Indonesia.
Barang/produk ilegal tersebut diduga selain dibeli oleh konsumen pengguna akhir, sebagian juga digunakan untuk membuat berbagai penganan seperti roti, kue-kue, jajanan dan minuman-minuman kekinian. Berdasarkan pengaduan tersebut, KKI telah melakukan investigasi sejak 5 September 2019-01 April 2020 melalui 4 situs online ternama di Indonesia, yakni Tokopedia, Bukalapak, Facebook dan Shopee.
Berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan, terdapat penjualan barang/produk di situs-situs online yang diduga palsu atau telah kadaluarsa yang dikemas ulang secara ilegal, di mana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf a, c, g, i dan ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Tidak hanya melanggar ketentuan dalam Perlindungan Konsumen, kata David, melakukan pengemasan ulang produk yang tidak mendapatkan izin juga melanggar Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 99 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta melanggar Pasal 3 ayat 1 dan 3, Pasal 3 ayat 1 sampai 3, Pasal 5 ayat 1, Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
“Kami membeli lebih dari 100 barang/produk yang dikemas ulang dari situs online mayoritas adalah makanan ringan yang dikonsumsi oleh anak-anak dan menemukan barang/produk tersebut di “palsukan” dengan cara pengemasan ulang (repack) hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan konsumen,” kata David.
Adapun modus yang digunakan antara lain adalah mengeluarkan produk dari kemasan asli dan memasukan kembali barang/produk tersebut menggunakan plastik bening dan ditandai dengan potongan kemasan bekas produk tersebut. Modus lainnya mengganti tanggal kadaluarsa pada kemasan aslinya. Beberapa barang yang dijual bahkan tidak mencantumkan kembali merek sebenarnya dari produk tersebut, namun hanya dicantumkan pada situs onlinenya.
Penjualan produk yang dikemas ulang secara ilegal tersebut, kata David, juga tidak memenuhi standar higienis dan tidak memenuhi ketentuan label pangan olahan yang disyaratkan karena tidak mencantumkan berat bersih produk, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu, tidak mencantumkan komposisi, tidak mencantumkan tanggal pembuatan dan tidak mencantumkan alamat pelaku usaha.
“Baik produk yang dikemas ulang dan produk yang sudah kadaluarsa kemudian diganti tanggalnya, yang dijual ke masyarakat dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak dan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut harus ditindak tegas oleh pihak yang berwenang,” terang David.
Atas temuan tersebut, KKI telah menyurati dan mengkonfirmasi produsen barang/produk yang di kemas ulang dan para produsen menyatakan tidak pernah mengemas ulang serta sudah memproduksi dengan standart yang ditentukan.
KKI juga meminta kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menindaklanjuti temuan atas penjualan barang/produk palsu dan barang/produk ilegal repack yang dipasarkan melalui situs online dan menghentikannya dari peredaran serta menindak tegas ‘master mind’ dan para oknum yang melakukan pengemasan ulang dan/atau mengganti tanggal kadaluwarsa produk tersebut.
Lebih jauh, KKI menghimbau konsumen berhati-hati dalam membeli produk makanan dan minuman melalui e-commerce atau platform agar terhindar dari bahaya konsumsi panganan yang tidak memenuhi standar serta mengimbau agar konsumen membeli barang/produk sesuai kemasan yang asli yang dibuat oleh produsen.
Kepada pengelola platform dan e-commerce, KKI mengingatkan akan tanggung jawabnya untuk memastikan produk-produk yang dijual oleh para merchant tidak berbahaya bagi kesehatan.
Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang berbentuk User Generated Content. Pengelolah platform dan e-commerce juga harus memperhatikan Pertaturan Pemerintah (PP) No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Sementara, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono, menyatakan bahwa sejauh ini pemerintah terus berupaya untuk melindungi seluruh masyarakat yang bertransaksi melalui situs online. Beberapa regulasi diterbitkan, salah satunya PP Nomor 80 Tahun 2019.
“Pemerintah pada dasarnya sudah mengeluarkan beberapa regulasi (e-commerce), dan aturan turunan sedang disiapkan. Terhadap produk yang diperdagangkan harus mengikuti aturan, seperti layanan purna jual. Kemendag terus memonitor pelaksanaan perdagangan melalui sistem ini,” kata Veri.
Kendati demikian, Veri mengimbau masyarakat untuk cerdas dalam bertransaksi secara daring. Konsumen diminta untuk membeli barang-barang sesuai kebutuhan, teliti, dan memperhatikan keamanan produk yang akan dibeli. Ketelitian dalam bertransaksi menjadi sangat penting, apalagi di tengah terjadinya social distancing saat wabah virus Corona.
Di sisi lain, Veri mengakui jika pihaknya sudah mengimbau pelaku usaha elektronik untuk berdagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama di saat terjadinya peningkatan transaksi di tengah pandemi, seperti menjual barang yang sesuai, memberikan informasi yang lengkap terkait produk, spesifikasi agar konsumen jelas dan paham akan produk yang akan dibeli.
“Kepada pelaku usaha elektronik kami sudah memberikan masukan agar berdagang sesuai dengan ketentuan, apalagi saat sekarang ini ada peningkatan transaksi,” pungkasnya.
Kemenkumham Tak Beri Remisi Napi Asimilasi yang Kembali Berulah
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengungkapkan tidak akan memberikan remisi kepada narapidana (napi) yang telah mendapat program asimilasi dan integrasi yang kembali melakukan tindak kriminal.
Meski narapidana yang kembali kejahatan terbilang rendah. Namun hal itu tidak bisa ditoleransi. “Kami tidak akan memberi remisi kepada yang bersangkutan,” ujar Yasonna saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2020).
Tidak hanya itu, Yasonna juga telah menyiapkan skema hukuman berat bagi narapidana asimilasi yang kembali berulah. Meski demikian, Yasonna belum mengungkap skema yang dimaksud.
Yasonna hanya menyebut hukuman ini akan membuat para narapidana asimilasi menyesal telah kembali melakukan tindak pidana. “Belum perlu disampaikan ke publik dulu. Yang pasti mereka pasti akan sangat menyesal,” jelasnya.
Sebelumnya, Yasonna telah memperingatkan para narapidana yang mendapat asimilasi untuk tidak mengulangi perbuatan kriminalnya. Narapidana yang kembali berulah bakal dijebloskan ke sel pengasingan atau straft cell setelah diperiksa oleh kepolisian.
Mereka bakal menghabiskan sisa masa hukuman mereka di sel pengasingan. Setelah menjalani masa hukuman, para narapidana yang kembali berulah bakal diserahkan ke kepolisian untuk menjalani proses hukum tindak pidana yang baru.
KPK Minta Instansi Transparan Kelola Dana Bantuan Penanganan Wabah Corona
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta institusi pemerintah lainnya untuk mengadministrasikan dan memublikasikan segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait penanggulangan virus Corona (Covid-19).
“Instansi dapat memanfaatkan situs resmi yang dikelola oleh masing-masing instansi untuk memublikasikan kepada masyarakat terkait penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima. Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan agar melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2020).
Anjuran tersebut tertuang dalam surat resmi KPK tertanggal 14 April 2020 yang dikirimkan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat nasional maupun daerah dan juga kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemda dan instansi terkait lainnya.
Firli menjelaskan surat tersebut juga untuk menjawab keraguan sejumlah instansi pemerintah akan potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat, baik berupa uang, barang habis pakai, maupun barang modal kepada kementerian/lembaga/pemda dan instansi pemerintah lainnya.
“Sumbangan bantuan bencana dalam berbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada kementerian, lembaga, pemda maupun institusi pemerintah lainnya (bukan termasuk gratifikasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Firli, sumbangan tersebut dapat diterima. Karena bukan tergolong gratifikasi yang dilarang, maka sumbangan tersebut tidak perlu dilaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
“Namun demikian, lembaga atau institusi pemerintah sebagai penerima sumbangan perlu memastikan bahwa tujuan pemberian sumbangan adalah ditujukan kepada lembaga atau institusi, dan bukan kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara,” ungkapnya.
Diketahui kondisi pandemik global COVID-19 telah menjadi perhatian dunia. Tidak hanya dari pemerintah, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat termasuk sektor swasta baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 salah satunya diwujudkan melalui pemberian sumbangan, hibah dan bantuan yang diberikan langsung kepada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Gugus Tugas di tingkat nasional maupun daerah, pemda, juga kementerian dan lembaga.
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengumpulan dan penyaluran sumbangan terkait pandemik COVID-19 agar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga penggunaannya tepat guna dan tepat sasaran. “Metode dan tata cara pencatatan sumbangan agar mengacu kepada peraturan yang berlaku,” kata Firli.
Raka Dwi Novianto/sindonews
Hukuman Pidana Mati Jika Menyalahgunakan Dana Covid-19

Dalam sebulan terakhir, berbagai upaya dilakukan pemerintah mengatasi dampak penyebaran Covid-19 yang semakin masif. Salah satunya, terbitnya Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2002.
Melalui Perppu itu, pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya: Rp75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp110 triliun perlindungan sosial; Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refokusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah.
Tentunya, dana penanggulangan Covid-19 sedemikian besar itu harus tepat sasaran sesuai peruntukannya. Pejabat pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberi amanat mengelola dana ini mesti hati-hati dan tidak menyalahgunakan kewenangannya agar penggunaannya tepat sasaran
Jika tidak, ada ancaman hukuman pidana/hukuman mati bila menyalahgunakan dana tersebut jika dilakukan dalam keadaan bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah pandemi Covid-19. Ancaman pidana mati ini diatur UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.
Bahkan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pernah mengingatkan melakukan tindak pidana korupsi saat bencana, seperti pandemi virus corona yang terjadi saat ini dapat diancam pidana mati. “Kita sedang menghadapi wabah Covid-19. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi, tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat, korupsi saat bencana ancaman hukumannya pidana mati!” ujar Firli dalam keterangannya, Minggu (22/3/2020) lalu.
Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Dalam penjelasannya frasa “keadaan tertentu” itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Karena itu, dalam kesempatan memberi arahan kepada seluruh kepala daerah terkait pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa percepatan penanganan Covid-19, Firli Bahuri mengingatkan pengadaan barang/jasa terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA), dan KPK minta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana.
“Laksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” ujar Firli kepada seluruh sekretaris daerah dan bupati/walikota di Indonesia dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (8/4/2020).
Arahan itu, disampaikan guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di daerah menyusul Surat Edaran KPK Nomor 08 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait pencegahan tindak pidana korupsi. SE ini ditujukan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memberi panduan proses pengadaan barang/jasa dalam situasi darurat. Salah satu poinnya memuat rambu-rambu pencegahan korupsi untuk memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan.
Dia juga mengingatkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menitikberatkan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan tidak selalu dengan harga terendah. “Pelaksanaan belanja anggaran pemerintah harus mampu memberi nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan. Sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, proses pengadaan barang/jasa tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan,” kata Firli.
KPK berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19. Pengawalan KPK ini diantaranya membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah. Tim juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar bebas dari korupsi.
Terganjal
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita mengingatkan tegasnya ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat darurat kesehatan masyarakat sebagaimana yang telah diatur UU Pemberantasan Tipikor. Dia mendukung langkah KPK bersama lembaga lain mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan anggaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan Covid-19 agar tidak terjadi korupsi.
“Perlu pengawasan melekat penggunaan dana penanggulangan Covid-19, bukan tidak mungkin terjadi potensi tindak pidana korupsi termasuk proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Romli saat dihubungi Hukumonline, Senin (13/4/2020).
Persoalannya, kata dia, penerapan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor terganjal Pasal 27 Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Substansi Pasal 27 Perppu itu terkait biaya penanganan pandemi Covid-19 dan penyelamatan perekonomian bukan kerugian negara serta tindakan pejabat pelaksananya dengan itikad baik tidak bisa dituntut/digugat secara pidana/perdata dan bukan objek gugatan TUN. Dia menilai munculnya Pasal 27 itu terlampau berlebihan karena tak berkaitan dengan korupsi. Sebab, Perppu 1/2020 hanya mengatur dampak corona terhadap perekonomian nasional.
“Pasal 27 Perppu 1/2020 berlebihan dan agak nyeleneh. Perppu penanganan corona berdampak ekonomi, tapi ketentuan akhir dalam Pasal 27 kok diselipin begitu, kenapa?” ujar Romli mempertanyakan.
Menurut dia, substansi Pasal 27 Perppu 1/2020 justru membuka peluang orang ingin korupsi. Sebab, pelaku bisa berlindung dengan Pasal 27 ayat (2) Perppu ini. Karena itu, pengawasan melekat menjadi keharusan oleh kepolisian, kejaksaan, atau KPK guna mencegah terjadinya korupsi. Setidaknya, strategi pencegahan mesti ditingkatkan. “Jangan sampai orang dijerat Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor dihukum mati. Tetapi, kenapa justru Pasal 27 itu menjadikan orang ingin korupsi?”
“Pasal 27 Perppu kontraproduktif dengan UU 31/1999 karena pasal itu seolah aparat tak dapat melakukan tindakan projustisia berupa penyelidikan dan penyidikan. Misalnya terjadi dugaan tindak pidana gratifikasi, suap atau pemerasan dalam jabatan.”
Dia juga mempertanyakan substansi Pasal 27 ayat (1) biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 dipandang bukan merupakan kerugian negara. Menurutnya, tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tertuang dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“Pertanyaanya, tahu dari mana bukan kerugian negara? Jadi mereka sudah memprediksi bakal menjadi kerugian negara, ini logika. Jadi sudah memprediksi biaya yang dikeluarkan keluar dari standar pembiayaan, gitu. Begitu kan prediksinya bukan positif, tapi negatif?”
Namun begitu, menurutnya ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi saat terjadi bencana tetap bisa diberlakukan. Artinya, tetap bisa dibuka peluang dilakukan penyelidikan dan penyidikan bila diduga adanya potensi mark up anggaran penanganan Covid-19 termasuk dugaan tindak pidana gratifikasi, suap atau pemerasan dalam jabatan. “Dengan begitu, menjadi penting akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19!”
Di khawatir Perppu yang bakal menjadi UU ini justru malah diuji materi ke MK. Untuk itu, Perppu ini harus memperhatikan tiga paket UU sistem keuangan negara itu. Sepertii, UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004 tersebut. “Perppu ini sejatinya tak boleh menegasikan UU lain. Yang bertentangan yang mana, apakah tiga paket UU sistem keuangan negara atau Perppu? silakan ditelaah,” katanya.

Pasal 27 Perppu 1/2020
  1. Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
  2. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan.
  3. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
Sementara Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Perppu 1/2020 memang secara konten tidak terlalu jelas, khususnya Pasal 27. Sebab, terkesan adanya upaya “kebal hukum” dari berbagai jerat pidana ataupun perdata. Namun, adanya frasa  “itikad baik” dalam Pasal 27 ayat (2) menjadi ukuran/batasan ketika pejabat negara tidak memenuhi kriteria pengelolaan keuangan/anggaran penanggulangan Covid-19. Artinya, UU Pemberantasan Tipikor tetap dapat menjerat para pelaku korupsi yang menyalahgunakan  kewenangan serta mengambil keuntungan di tengah wabah Covid-19.
“Jadi tetap akan ada pemberatan di sisi penghukuman nantinya. Jadi poin kita Perppu itu tidak menghalangi sedikitpun berlakunya UU Pemberantasan Tipikor untuk menjerat pelaku yang menyalahgunakan kewenangan dan memanfaatkan situasi Covid -19 untuk meraup keuntungan,” kata dia.
Menurutnya, frasa “kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) Perppu ini mengacu pada penggunaan dana APBN. Jadi, ketika ada dugaan terjadi kerugian negara, regulasi yang tepat masuk adalah tetap UU Pemberantasan Tipikor. Karena itu, menurutnya pemidanaan dalam konteks ini tak dapat dikesampingkan bila melihat bunyi Pasal 27 Perppu tersebut.
“Problem selanjutnya sekarang apakah para penegak hukum berani menindak?”
Sumber : HukumOnline.com



Pidana Menanti Warga, Jika Menolak Pemakaman Jenazah Covid-19
Di beberapa daerah, warga menolak pemakaman korban positif Covid-19 di wilayah mereka. Alasannya, warga khawatir tertular virus mematikan itu. Namun penolakan itu dianggap berlebihan. Di Ungaran, Jawa Tengah, polisi menindak tiga orang yang diduga memprovokasi warga untuk menolak pemakaman pasien Covid-19 yang meninggal dunia di rumah sakit.
Dikutip dari Antara, ketiga orang tersangka memprovokasi puluhan warga sehingga warga menghalang-halangi petugas di jalan masuk taman pemakaman. “Sudah kami amankan tiga orang yang diduga memprovokasi warga untuk menolak pemakaman jenazah tersebut,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes (Pol) Budi Haryanto di Semarang, Sabtu (11/4).
Menghalang-halangi petugas yang akan melakukan pemakaman resmi secara hukum memang dapat dipidana. Aparat penegak hukum dapat menggunakan Pasal 178 KUHP. Daddy Fahmanadie, dosen hukum pidana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin menegaskan bahwa dari segi ancaman hukumannya mungkin pasal ini terbilang ringan. Meskipun demikian legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadu.
“Jika kejadiannya memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 178 KUHP, maka pelaku bisa saja dijerat. Tetapi, tetapi harus melihat pada niat dan perbuatan sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang,” jelas akademisi yang biasa disapa Dedy itu.
Pasal 178 KUHP menyatakan: “Barang siapa yang dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi  jalan masuk atau pengangkutan mayat  ke kuburan yang diizinkan. diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”. Pasal ini berada di bawah bab mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Rumusan ini ada padanannya dalam Nederland Wetboek van Strafrecht, yakni Pasal 148.
Ancaman pidana ini ditujukan (normaddressat) kepada ‘barang siapa’, atau ‘siapapun’. Bagian inti deliknya adalah ‘sengaja’, ‘merintangi atau menghalang-halangi’, dan ‘jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan’.
Dalam buku KUHP, R. Soesilo (1994: 149-150), mencatat perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja ‘merintangi’, artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (verhideren). ‘Menyusahkan’ artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (belemmeren). Selain itu dijelaskan Soesilo, pembawaan mayat itu harus tidak terlarang. Artinya pembawaan itu patut, diizinkan oleh aparat pemerintah. Bukan penguburan mayat secara gelap.
Apakah harus utuh? Menurut Soesilo, mayat dalam pasal ini adalah badan orang yang sudah mati baik yang masih utuh maupun tinggal sebagian asalkan bagian itu adalah bagian terbesar tubuh. Kalau tinggal dua jari atau hanya kepala saja, menurut Soesilo, tak lagi merupakan mayat. Anak yang sudah mati dalam kandungan dapat disebut mayat, tetapi kandungan yang belum berwujud bayi (onvoldragen vrucht) tidak masuk dalam sebutan mayat.
Dalam modul ‘Delik Tertentu dalam KUHP’ yang dipergunakan pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Badan Diklat Kejaksaan 2019, pasal ini juga disinggung. Unsur kesalahan berbentuk ‘dengan sengaja’ yang ditempatkan di awal perumusan Pasal 178 KUHP bermakna bahwa anasir ini mempengaruhi anasir-anasir berikutnya. Unsur melawan hukum dari tindakan terlarang harus dikaitkan dengan status pemakaman, misalnya apakah Tempat Pemakaman Umum (TPU), Taman Makam Pahlawan (TMP) atau pemakaman keluarga. Mengusung jenazah ke lokasi pemakaman sesuai dengan protap atau sesuai dengan peraturan yang dibuat penguasa bukanlah perbuatan melawan hukum. Tindakan melawan hukumnya adalah merintangi atau menghalangi jalan masuk (yang diizinkan) ke suatu tempat pemakaman, dan merintangi atau menghalangi pengusungan jenazah (yang diizinkan) ke suatu tempat pemakaman. Pasal ini sudah dapat diterapkan tanpa harus semua pengusung atau pengantar jenazah dirintangi. Hanya beberapa orang saja dirintangi, delik ini sudah dapat digunakan.
Mengenai perbedaan pandangan apakah mayat yang dikubur harus utuh, buku modul Kejaksaan menuliskan bahwa tetap harus dipandang sebagai mayat sekalipun hanya tulang belulang yang ada. Misalnya, pemindahan kerangkan pahlawan dari suatu TPU ke TMP, atau pemindahan tulang belulang leluhur dari suatu lokasi ke kampung asal tokoh bersangkutan.
Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan virus Covid-19, Achmad Yurianto, meminta secara terbuka agar tidak ada lagi masyarakat yang menolak penguburan jenazah orang yang terjangkit Covid-19. Menurut dia, setiap korban Covid-19 telah ditangani sesuai protokol kesehatan dan penanganan mayat. “Pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19 telah dilakukan sesuai dengan protokol medis yang ada dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah terlatih dan berwenang untuk melakukan itu, jelas Yuri dalam konperensi pers yang disiarkan lewat kanal media sosial pada Sabtu (11/4).
Fatwa MUI
Dalam penjelasannya, Yuri juga menyinggung bahwa penanganan jenazah orang yang terpapar Covid-19 sudah disesuaikan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bagi korban yang beragama Islam.
Pada 27 Maret lalu, MUI menerbitkan Fatwa No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tahniz al-Jana’iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Fatwa ini diteken Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, H. Hasanuddin AF dan HM Asrorun Ni’am Sholeh, dan diperkuat oleh Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaedi dan Sekretaris Jenderal , H. Anwar Abbas.
Dengan mempertimbangkan beberapa dalil yang berlaku dalam hukum Islam, MUI membuat beberapa ketentuan hukum pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19. Misalnya, memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan orang yang berwenang serta tetap memperhatikan syarat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkan tetap dilakukan seperti biasa dengan menjaga agar yang mengubur dan menshalatkan tidak terpapar virus.
Fatwa MUI memuat pedoman memandikan jenazah yang terpapar Covid. Jenazah dimandikan tanpa dibuka pakaiannya; petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah; jika tidak ada yang sejenis, maka dimandikan  oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap dengan pakaian, atau ditayammumkan; petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan. Selanjutnya, petugas mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah. Jika menurut keterangan ahli yang terpercaya jenazah tidak mungkin dimandikan, maka alternatifnya adalah tayammum. Jika dua-duanya tidak mungkin menurut ahli terpercaya, maka berlaku ketentuan darurat syar’iyah: tidak perlu dimandikan dan ditayammumkan.
Kemudian, jenazah dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.
Sumber : HukumOnline.Com

Contact Us

Jl. Angkatan 66, No.110, Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara, SUMUT - (081 297366877)