JH SITUMORANG

Advokat - Konsultan Hukum

About Me

I'm Young Lawyer

JHOHANNES H. SITUMORANG SH atau akrab disapa dengan panggilan Jhohanes Situmorang, merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan II (Hukum tentang Pidana), lebih khusus lagi terhadap penelantaran Orang Dengan Skizofrenia. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada FHP Law School di Jakarta, tahun 2016.

Advokat yang hobi menulis dan mempunyai ketertarikan lebih terhadap dunia teknologi dan informasi ini banyak mengikuti pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan hukum yang ditempuh sejak masih duduk dibangku kuliah, bahkan pernah menjadi Pemimpin Redaksi pada Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Advokat yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini memiliki pengalaman bidang hukum yang cukup mumpuni, pernah bergabung dengan beberapa Firma Hukum lainnya di Jakarta, Yogyakara, Bandung, dan Bali, juga pernah bergabung dengan beberapa kantor hukum di Medan, Sumatera Utara.

JH Situmorang SH Advokat

Our Services

WHAT WE CAN DO

Jasa Hukum

Pro Bono

Dokumen Hukum

Mendampingi klien di kepolisian dan beracara di pengadilan, juga menangani permasalahan yang berkaitan dengan dunia perbankan, seperti masalah kredit cicilan yang terhenti/macet, surat-surat berharga. Serta layanan jasa hukum terhadap segala kegiatan transaksi elektronik, informatika, bisnis perusahaan, penggabungan, akuisisi, likuidasi, konsolidasi, restrukturisasi, investasi, kontrak komersial, dll.

Pengabdian Advokat kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. PRO BONO
  • Litigasi 90%
  • Non Litigasi 85%
  • Mediasi 82%
  • Pembuatan Dokumen Hukum 88%

Our Blog

OUR BEST ARTICLES
Tawuran Antarwarga di Cipinang, Jakarta Timur

Tawuran antar warga pecah di Jalan Cipinang Besar Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (15/10/2019). (KOMPAS.COM/DEAN PAHREVI)

Tawuran antardua kelompok warga terjadi di tengah permukiman warga di Jalan Cipinang Besar Pulo, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (15/10/2019) malam.

Aksi tawuran terjadi sekitar pukul 19.00 WIB. Mereka saling lempar batu dan tongkat kayu. Sandi, warga sekitar lokasi mengatakan, tawuran itu sudah terjadi tiga hari berturut-turut.

Menurut dia, tawuran dipicu dendam lama antardua kelompok warga. "Ini tawuran sudah tiga hari berturut-turut, sudah bukan remaja tanggung aja, tapi campuran, sudah ada warganya juga. Biasanya pemicunya karena dendam, ataupun hal sepele.

Nanti kalau Cipinang Pulo diem, Cipinang Jaya nyerang, nanti kalau Cipinang Jaya diem, Cipinang Pulo nyerang," kata Sandi di lokasi, Selasa.

Usai tawuran selama sekitar satu jam, polisi datang dan membubarkan massa dengan tembakan gas air mata serta peluru hampa ke udara. "Korbannya sih tidak ada, tadi langsung bubar pas ada Tim Rajawali dari Polres Jakarta timur," ujar Sandi.

Kini, massa tawuran telah bubar. Namun, polisi masih berjaga di sekitar lokasi untuk mencegah potensi tawuran lanjutan.

Tawuran Antarwarga di Cipinang, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Penulis: Dean Pahrevi
Editor: Sandro Gatra JAKARTA/Kompas.com
HOAX: Poster Razia PNS yang Terpapar Paham Radikalisme

Disinformasi Poster Razia PNS yang Terpapar Paham Radikalisme


BKN (Badan Kepegawaian Negara) secara tegas menyatakan bahwa poster berisi pesan tersebut tidak dikeluarkan oleh mereka.

Pada 13 Oktober 2019, tersiar poster yang bertuliskan bahwa pemerintah akan melakukan razia media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan BUMN yang terindikasi telah terpapar paham radikalisme di dunia maya. Menurut poster yang tersebar di sejumlah media sosial tersebut, para Pegawai Negeri Sipil (PNS), ASN hingga karyawan Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang terbukti terpapar paham radikal akan diberi sanksi penurunan jabatan atau pemecatan.

Masyarakat juga diminta melapor jika ada PNS yang menyebarkan ujaran kebencian dan pesan berbau intoleransi tersebut melalui:
- Div. IT Menkominfo WA 08119224545
- lapor.go.id
- Email humas@bkn.go.id
- Twitter BKN twitter.com/bkngoid
- Facebook BKN Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia


Poster yang sama juga ditemukan pada laman Facebook atau Facebook Page milik Denny Siregar. Pesan berhiaskan logo Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tersebut itu diunggah pada 13 Oktober 2019. Dalam keterangan unggahannya, Denny menuliskan, "Simpen ini penting.."

Denny Siregar sendiri memang sering mengunggah isu-isu yang berpotensi viral, baik di Facebook maupun di akun twitternya @dennysiregar7. Beberapa isu yang ia bahas di Facebook Page adalah Palapa Ring, isu soal Rocky Gerung, dan soal istri TNI yang mencuit soal Menkopolhukam Wiranto.

Selain di Facebook, pesan terkait pelaporan PNS yang menyebar ujaran kebencian dan intoleransi itu tersebar luas di Twitter. Akun @OrangRembang dan @rudolf_puspa merupakan beberapa dari sejumlah akun yang mencuit terkait isu ini.

Berdasarkan konfirmasi yang diterima, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan pada Senin (14/10/2019) secara tegas menyatakan bahwa poster tersebut tidak dikeluarkan oleh BKN.

"Ini sebenarnya cerita tahun lalu," ujar Ridwan.

Menurutnya, imbauan pelaporan ASN yang diduga melakukan ujaran kebencian, provokasi isu SARA, kebencian terhadap empat pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berlangsung pada Maret hingga April 2018. Imbauan tersebut terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada. Ia juga mengatakan perihal pelaporan ASN yang melakukan pelanggaran baiknya langsung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi pusat dan daerah, sesuai dengan surat edaran yang pernah dikeluarkan kepala BKN kepada PPK pada 31 Mei 2018.

Ia melanjutkan, berdasarkan edaran tersebut pembinaan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran akan dilakukan oleh PPK. "Laporan via media sosial dan email BKN juga akan kami sampaikan ke PPK. Tetapi prosesnya pasti lebih lama," ujar Ridwan. "Dan tidak ada jaminan bahwa laporan via BKN akan mendapat perhatian lebih jika dibandingkan laporan langsung."

Menurut Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan, pengaduan konten dapat dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masyarakat tinggal mengunggah tangkapan layar konten yang dianggap melanggar hukum untuk kemudian akan ditindaklanjuti tim Kemenkominfo. Sementara alternatif kedua bisa melalui situs lapor.go.id.

Kesimpulan;
Isu bahwa pemerintah akan melakukan razia media sosial milik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan BUMN yang terindikasi telah terpapar paham radikalisme masuk dalam kategori disinformasi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah menyanggah jika poster berlogo Korpri tersebut dikeluarkan oleh BKN. Namun, pemerintah memang pernah mengimbau masyarakat untuk memantau dan melaporkan media sosial ASN dan pegawai BUMN yang menyebarkan ujaran kebencian dan provokasi isu SARA. Imbauan terkait pelaporan tersebut berlangsung pada periode Maret hingga April 2018 atau saat penyelenggaraan Pilkada 2018.

Penulis: Irma Garnesia
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara/Tirto.id
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Dipastikan Aman

Pastikan Keamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, MPR Gelar Rapat Bersama Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN

Jelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Ir. Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Pimpinan MPR, DPR dan DPD menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., Kapolri Jenderal Pol. Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. dan Kepala BIN Budi Gunawan, Selasa (15/10/19).

Usai rapat, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa TNI-Polri siap mengamankan pelantikan.

“Dari penjelasan Bapak Panglima, Kapolri dan KaBIN bahwa situasi keamanan kondusif dan masih bisa diatasi dan diantisipasi dengan segala kemungkinan untuk acara tanggal 20 Oktober jam 14.30 WIB berjalan aman dan tertib,” ungkap Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/19).

Bamsoet menjelaskan, TNI-Polri akan mengerahkan kekuatan penuh untuk keamanan pelantikan.

“Mulai dari titik keberangkatan Presiden ke DPR, hingga DPR ke Istana sudah diantisipasi dengan kekuatan penuh dengan alat dan kelengkapan yang ada yang sudah disiapkan TNI dan Polri,” jelas Bamsoet.



TNI-Polri juga memastikan keamanan para tamu dengan penjagaan yang sangat ketat. Bamsoet mengatakan ada sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan, utusan khusus dan duta besar yang bakal menghadiri prosesi pelantikan Jokowi-Ma’ruf.

“Dua Kepala Negara, empat kepala pemerintahan, sembilan utusan khusus, dan 157 lebih duta besar yang diundang dan akan hadir di pelantikan presiden 20 Oktober mendatang,” tegas Bamsoet.

Disamping itu, Ketua DPR Puan Maharani mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban di hari pelantikan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengikuti acara ini secara hikmat,” ungkap Puan Maharani.

”Setelah pelantikan tentu nanti kami akan bekerja sama dengan eksekutif sesuai dengan tugas-tugas kami agar bangsa ini dapat lebih sejahtera. Ini adalah agenda 5 tahunan yang konstitusional. Tolong semua bisa ikut melaksanakan hal tersebut sebagai satu bangsa Indonesia,” pungkasnya .(ng/sw/hy)/Tribratanews
Bahaya Illegal Logging


Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya.

Pertama, dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor di Indonesia telah memakan korban harta dan jiwa yang sangat besar.

Kedua, Illegal Logging juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi.

Ketiga, semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung Illegal Logging juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.

Keempat, Illegal Logging juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.

Kelima, dampak yang paling kompleks dari adanya Illegal Logging ini adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam.

Hutan di Indonesia yang menjadi paru-paru dunia telah hancur oleh ulah para pembalak liar, maka untuk itu kita harus bersama-sama membangun hutan kita kembali dan memusnahkan para pembalak liar yang berupaya menghancurkan dunia. [LSC/BPHN]
Alasan AHOK Mengajukan Peninjauan Kembali (PK)
ahok pk lawyer

Sesuai informasi yang beredar, bahwa Basuki Tjahja Purnama mengajukan Peninjauan Kembali terhadap perkaranya yang dijerat dengan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Beredarnya surat Peninjauan Kembali (PK) oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui kuasa hukumnya merupakan haknya sebagai terpidana terhadap Putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2 Februari 2018 lalu.

Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Di dalam upaya hukum yang bisa dilakukan dalam suatu pembelaan dikenal beberapa tingkatan, antara lain:

1. Banding
2. Kasasi
3. Peninjauan kembali (PK)

Suatu upaya hukum lebih merupakan proses argumentasi melalui domumentasi berkas yang disebut memori daripada perdebatan secara verbal. Sebab dalam upaya hukum pada dasarnya para pihak tidak hadir walaupun hal itu dimungkinkan jika ada keperluannya. Secara Hukum dalam tingkat banding dan kasasi, kehadiran itu dimungkikan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (4) jo 253 ayat (3) KUHAP.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dalam hukum Indonesia, judex facti dan judex juris adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Diambil dari bahasa Latin, arti dari kata judex facti adalah hakim-hakim yang memeriksa fakta, sedangkan judex juris artinya adalah hakim-hakim yang memeriksa hukum.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah judex facti, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex facti memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Sedangkan judex juris adalah putusan tingkat kasasi yang hanya memeriksa penerapan hukumnya.

Upaya hukum luar biasa ditangani oleh Mahkamah Agung, dan hal tersebut juga merupakan judex juris. Sehingga Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut.

Maka upaya hukum yang dilakukan Ahok dengan mengajukan Peninjauan Kembali ini adalah langkah yang cerdas. Hal tersebut untuk menentukan apakah dia akan dibebaskan atau hukumannya tetap, bahwa dia (Ahok) melakukan penistaan Agama, sesuai dengan Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.”
Memilih Pengacara yang Baik

Ketika Anda terlibat dalam segala macam masalah hukum, penting untuk memiliki pengetahuan yang Anda butuhkan untuk memilih pengacara yang tepat untuk kasus Anda. Kasus Anda dapat memiliki hasil yang sangat berbeda tergantung pada pengacara yang Anda pilih. Oleh karena itu, anda harus hati-hati saat memilih pengacara. Apalagi dijakarta, banyak sekali pengacara. Anda harus pintar pintar memilih pengacara untuk kasus anda.

Setelah Anda membuat daftar pengacara dengan pengalaman baik dalam kasus pribadi. Langkah berikutnya adalah mencari informasi apakah pengacara yang ada di list anda sering sukses menyelesaikan masalah yang anda alami sekarang. Jika mereka memiliki catatan yang baik untuk memenangkan kasus seperti masalah Anda maka yang akan menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman dan keahlian. Ini akan menjadi penting dalam bagaimana kasus Anda ditangani.

Selain mengetahui tingkat keberhasilan mereka dalam kasus seperti yang Anda alami, Anda perlu tahu apa pengalaman mereka di pengadilan bener benar teruji ketika berhadapan dengan lawan dengan kasus yang sama. Seorang pengacara yang memiliki catatan yang baik sebagai pengacara sidang akan menjadi aset besar bahkan jika Anda menyelesaikan di luar pengadilan. Hal ini karena tidak setiap kasus dapat diselesaikan sekali sidang.
Oleh karena itu, Anda harus sangat selektif saat memilih pengacara untuk kasus anda. Jangan salah pilih. Sekali salah pilih anda akan menghabiskan banyak uang anda. Jangan bingung memilih pengacara.

Contact Us

Jl. Angkatan 66, No.110, Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara, SUMUT - (081 297366877)