JH SITUMORANG

Advokat - Konsultan Hukum

About Me

I'm Young Lawyer

JHOHANNES H. SITUMORANG SH atau akrab disapa dengan panggilan Jhohanes Situmorang, merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sarjana Hukum dengan Program Kekhususan II (Hukum tentang Pidana), lebih khusus lagi terhadap penelantaran Orang Dengan Skizofrenia. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada FHP Law School di Jakarta, tahun 2016.

Advokat yang hobi menulis dan mempunyai ketertarikan lebih terhadap dunia teknologi dan informasi ini banyak mengikuti pendidikan-pendidikan dan pelatihan-pelatihan hukum yang ditempuh sejak masih duduk dibangku kuliah, bahkan pernah menjadi Pemimpin Redaksi pada Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Advokat yang terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini memiliki pengalaman bidang hukum yang cukup mumpuni, pernah bergabung dengan beberapa Firma Hukum lainnya di Jakarta, Yogyakara, Bandung, dan Bali, juga pernah bergabung dengan beberapa kantor hukum di Medan, Sumatera Utara.

JH Situmorang SH Advokat

Our Services

WHAT WE CAN DO

Jasa Hukum

Pro Bono

Dokumen Hukum

Mendampingi klien di kepolisian dan beracara di pengadilan, juga menangani permasalahan yang berkaitan dengan dunia perbankan, seperti masalah kredit cicilan yang terhenti/macet, surat-surat berharga. Serta layanan jasa hukum terhadap segala kegiatan transaksi elektronik, informatika, bisnis perusahaan, penggabungan, akuisisi, likuidasi, konsolidasi, restrukturisasi, investasi, kontrak komersial, dll.

Pengabdian Advokat kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. PRO BONO
  • Litigasi 90%
  • Non Litigasi 85%
  • Mediasi 82%
  • Pembuatan Dokumen Hukum 88%

Our Blog

OUR BEST ARTICLES
Diduga Korban Penipuan Penjualan Pupuk NPK Lang Mas Advokat JH Situmorang Dampingi Warga Lapor Polisi
JHSLAWYERS.COM - Setelah membeli dan menggunakan Pupuk NPK Lang Mas yang diproduksi oleh CV. Anugrah Tani Makmur Gresik Jawa Timur, warga Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan AT (43) didampingi Advokat JH Situmorang membuat Laporan Polisi di Polres Labuhanbatu, terhadap terlapor berinisial IC (33) warga Janji Lobi Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atas dugaan tindak pidana penipuan. Jumat, (17/6/2022).

AT merasa tertipu karena pada kemasan (goni) tertulis Nitrogen +/- 16 %, Phospate +/- 16%, Kalium +/- 16% plus Mikro. Padahal setelah pupuk NPK Lang Mas tersebut diuji di Laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan tidak sesuai kadarnya seperti yang disebutkan pada kemasannya (goni).

"Setelah adanya hasil dari Laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, saya sangat terkejut ternyata kadar kandungan pupuk NPK Lang mas tersebut Nitrogen 0,25 %, P2O5 = 0,55 % K2O 0,34 % dan Kadar Air 8,50 % padahal kadar yang tertulis di Goni NPK Lang Mas Nitrogen +/- 16 %, Phosphate +/- 16 % dan Kalium +/- 16 %.” Ucap AT membeberkan hasil uji laboratorium.

Menurut AT bahwa dirinya membeli pupuk pada IC karena IC menyebutkan bahwa pupuk NPK Lang Mas 16-16-16 yang dijualnya legal dan unsur kadar di dalamnya sama dengan yang tertulis di goni kemasan, bahkan IC sebagai penjual pupuk NPK Lang Mas ini sempat menunjukan photo copy legalitas CV. Anugrah Tani Makmur yang memproduksi pupuk NPK Lang Mas, kata AT memberikan keterangan yang dikutip dari Pojokredaksi.com.

AT juga mengatakan sudah mulai curiga dan meragukan keaslian pupuk NPK 16-16-16 merek Lang Mas seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per zak, yang baru dibelinya dari IC.

"Saya baru membeli pupuk sebanyak 20 zak dari IC seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per zak, namun saat saya hendak menggunakan pupuk yang saya beli dari IC itu saya mulai ada kecurigaan, kalau pupuk ini palsu karena warnanya sangat menyolok dan pupuknya keras dan aromanya yang agak menyengat, tidak seperti pupuk jenis NPK biasanya yang kami pupukkan” jelasnya.

"Saya telah mepupukkan NPK 16-16-16 merek Lang Mas ini sebanyak 11,5 zak ke sawit yang saya kelola seluas 2 hektar, atau sebanyak 286 pokok kelapa sawit.” Ungkapnya.

Setelah penggunaan Pupuk NPK Lang Mas, AT merasa dirugikan karena sawit seluas 2 hektar yang sudah dipupukkan menggunakan pupuk NPK Lang Mas, kebun kelapa sawitnya bukan semakin baik tetapi seperti layu dan menguning sehingga harus dirawat kembali dengan baik agar dapat kembali hijau dan pulih.

Dikutip dari Pojokredaksi.com, IC saat dikonfirmasi via WA sebelumnya mengatakan kalau AT ingin menuntut Kadar Pupuk, tuntut Pabriknya karena belum pernah ada konsumen yang komplain selama menjadi distributor pupuk Lang Mas.

“Klau dia mau menuntut kadar tuntu pabrik nya” Kata IC.

“Klau soal pupuk itu palsu atau tidaknya sya tidak tau,,yang pasti sya hnya distributor. Barang yang dri pbrik A ya A sya jual,dan selama ini konsumen sya memakai pupuk Lang mas itu tidak ada komplain..dan tidak pernah daun sawitnya kuning,,” Ungkap IC kepada Pojokredaksi.com.

Diduga menjadi korban pupuk palsu dan berdasarkan hasil uji laboratoium yang tidak sesuai dengan yang tertulis di kemasan (goni) Pupuk NPK Lang Mas, maka AT didampingi Advokat yang berkantor di jalan Angkatan 66, No.110 Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara ini membuat Laporan Polisi ke Polres Labuhanbatu,  tercatat dengan nomor laporan polisi LP/B/1268/VI/2022/SPKT/POLRES LABUHANBATU / POLDASU, tanggal 17 Juni 2022.

(*)
Advokat JH Situmorang Menantang Pemkab Labura untuk Debat Terbuka Terkait Perda Dan Perbup Pilkades Labura
jh situmorang

JHSLAWYERS.COM - Mengingat terjadinya banyak polemik dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2022, terutama di Desa Simangalam yang sangat miris dan mencekam.

Setelah dengan beberapa kali aksi unjuk rasa Masyarakat Desa Simangalam hingga berjilid-jilid dengan ratusan hingga hampir ribuan orang Masyarakat Desa Simangalam, bahkan sudah melewati tahapan pengumuman Penetapan Calon Kepala Desa yang dihadiri BPD, Perwakilan DPMD, Kapolres Labuhanbatu, Kapolsek Kualuh Hulu serta Perwakilan Tokoh Masyarakat dan Pemuda Desa Simangalam.

Kuat dugaan penyebab polemik tersebut bukan hanya ada pada para calon kandidat atau panitia desa sebagai pelaksana yang bahkan telah berganti sebanyak 3 (tiga) kali, diduga kesalahan terbesar adalah pada Perda dan Perbup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Perda dan Perbup yang dimaksud adalah:
  • Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
  • Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Yang mana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara awalnya mengatakan dengan tegas kepada Panitia Pemilihan di Desa untuk mengikuti aturan yaitu Perda dan Perbup tersebut, namun Saat Panitia melaksanakan sesuai arahan dan petunjuk Panitia Kabupaten atau Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Kabag Hukum atau melakukan segala sesuatunya sesuai Perda dan Perbup yang dimaksud, tapi malah Pemerintah Kabupaten seakan-akan mengahalang-halangi dan mempersulit kinerja Panitia Pemilihan.

Buktinya adalah, seorang Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan Panitia (9 Mei 2022) sekira pukul 6 sore, diundang Panitia untuk pengundian nomor urut di Kantor Bupati pukul 21.00 Wib. Namun sesuai undangan yang seharusnya dilaksanakan jam 9 malam, tapi hingga jam 3 subuh pengundian nomor urut tidak dilaksanakan. Karena setelah si Calon yang mengkonfirmasi kepada Panitia mengatakan, ternyata Panitia Desa tersebut di lantai 2 Kantor Bupati diinterogasi oleh Kabag Hukum tampak juga di dalam ada Bapak Bupati dan Bapak Sekda Labura, dll. Sehingga pelaksanaan tahapan yang seharusnya selesai tanggal 7/8/9 Mei 2022, hingga saat tidak terlaksana dan belum selesai.

Pada pokoknya, berdasarkan keterangan dari Panitia Pilkades yang tadi malam diinterograsi oleh Sekda dan Kabag Hukum di Kantor Bupati hingga jam 2 malam diminta untuk mentiadakan aktivitas tahapan Pilkades di Desa Simangalam.

Oleh karena itu, dengan ini saya Advokat JH Situmorang dari Kantor Hukum Labura Law Firm menantang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Kabag Hukum atau yang Kompeten terhadap itu untuk melakukan DEBAT TERBUKA Terkait Perda pasal per pasal dari pasal 1 hingga pasal 76 dan Perbup yang sebanyak 61 pasal, agar terciptanya kepastian hukum Pilkades tahun 2022 di Labura.

Untuk waktu dan tempat, silakan ditentukan saya siap mengikuti beserta segala sesuatu teknisnya.
Jika bersedia, hubungi saya di nomor Telp/WA: 081 297 366 877.

JHOHANNES H. SITUMORANG, SH
Advokat Kantor Hukum Labura
Terdakwa Perantara 41 Kg Ganja Diancam Hukuman Mati

JHSLAWYERS.COM - Terdakwa Aliasan, warga Jalan Titi Pasir, Desa Titi Pasir, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh tenggara diadili di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (27/1/2021) sore

Pria 48 tahun ini didakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja seberat 41 kilogram dan diancam dengan pidana maksimal hukuman mati.

JPU Rehulina Sembiring SH dalam dakwaannya, mengatakan kasus berawal pada Kamis, 25 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB, petugas Ditresnarkoba Polda Sumut menyaru pembeli dengan memesan daun ganja kering kepada Said Harun sebanyak 30 kilogram.

“Disepakati harga senilai Rp 800 ribu per kilogramnya sehingga harga keseluruhan sebesar Rp24 juta,” kata JPU di hadapan majelis hakim diketuai Denny Lumban Tobing.

Setelah sepakat, kata JPU, lalu transaksi dilakukan di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di sebuah SPBU.

Saat petugas sampai di lokasi yang telah disepakati, saksi Marungkil Siregar (petugas polisi yang menyamar) diminta Said Harun (berkas terpisah) agar datang ke penginapan Alam Indah tidak jauh dari SPBU. Petugas pun menuju ke penginapan tersebut dan bertemu dengan terdakwa Aliasan dan temannya Said Harun di sebuah warung di depan penginapan Alam Indah Petugas.

Selanjutnya, terdakwa dan Said Harun beserta calon pembeli sepakat agar ganja yang dipesan sebelumnya diantar ke SPBU Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

Dimana pada saat itu, terdakwa ikut dengan saksi Marungkil Siregar dan temannya Fery Setiawan Ramadhan (petugas yang menyamar) berangkat menggunakan mobil menuju SPBU di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan untuk menghitung uang pembelian ganja kering sesuai dengan harga yang disepakati dengan pembeli.

Sedangkan, Said Harun mempersiapkan daun ganja kering yang dipesan. Selanjutnya Said Harun mengendarai 1 unit mobil Mitsubishi L-300 warna putih plat nomor BL-8244-HC mendatangi SPBU.

Setelah tiba, kedua petugas dan terdakwa Aliasan menghampiri Said Harun dan setelah turun dari mobilnya, Said Harun memperlihatkan ganja yang disimpan di dalam mobil yang dikendarainya.

Saat itu juga, kedua petugas dibantu team menangkap terdakwa dan Said Harun serta menyita 1 buah karung goni berisi Narkotika jenis daun ganja sebanyak 30 bal dari dalam mobil Mitsubishi L-300 yang dikendarai Said Harun.

Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di penginapan Alam Indah tempat terdakwa menginap dan ditemukan di bawah tempat tidur 1 buah karung goni berisi narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 9 bal.

Saat diinterogasi, terdakwa dan Said Harun mengaku bahwa 2 buah karung goni berisi daun ganja kering sebanyak 39 bal seberat 41 kilogram tersebut adalah milik dari temannya Iwan (belum tertangkap) tinggal di Aceh yang telah menyuruh Said Harun untuk menyerahkan ganja kering tersebut kepada pembeli yang ditunjuk oleh Iwan.

Akan tetapi, Said Harun berubah pikiran dan meminta bantuan terdakwa Aliasan untuk turut serta menjual ganja kering tersebut dengan menjanjikan upah sebesar Rp5 juta apabila ganja tersebut laku terjual.

“Atas perbuatannya, terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati.


(PRC/Marulitua Tarigan/K.id)

Oknum Polisi Polrestabes Medan Pengantar Sabu Dituntut 8, 5 Tahun Penjara

JHSLAWYERS.COM - Oknum polisi yang bertugas di Polrestabes Medan, Ade Saputra Ginting, dituntut 8 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Sri Delyanti. Bahkan diketahui, oknum ini sudah tiga kali mengantar sabu ke tahanan.

Tidak hanya itu, JPU juga meminta agar warga Deliserdang ini, dibebankan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ade Saputra Ginting dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” kata JPU Sri di hadapan majelis hakim diketuai Denny Lumbantobing, di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (26/1/2021) sore.

JPU menilai, lelaki 34 tahun ini, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara narkotika jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Mendengar tuntutan tersebut, terdakwa Ade pun meminta agar hukumannya diringankan, selanjutnya hakim menunda persidangan pekan depan dengan agenda putusan.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU perkara terdakwa Ade Saputra Ginting berawal pada Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, saat berada di Mapolrestabes Medan dihubungi Boy Zulkarnaen (berkas terpisah), meminta terdakwa Ade Saputra mengambil nasi titipan miliknya di depan piket Mapolrestabes Medan.

“Sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa dihubungi kembali oleh Boy dan mengatakan bahwa kakaknya yang mengantarkan nasi sudah di depan kantor,” kata jaksa.

Kemudian, terdakwa pergi ke depan kantor dan menemui Lina (DPO). Setelah bertemu, ia menyerahkan sebuah bungkusan makanan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu.

“Terdakwa membawa bungkusan tersebut ke dalam Mapolrestabes lewat pintu depan akan tetapi terdakwa tidak melaporkan titipan tersebut kepada petugas piket depan, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB setelah berada di piket RTP Polrestabes Medan, terdakwa lewat dari belakang piket,” jelas jaksa.

Namun, lanjut jaksa, petugas piket yakni Nurdiansyah dan Rejeki Banurea ketika itu melihat terdakwa dan mengatakan agar titipan tersebut diperiksa dulu, sehingga terdakwa merasa takut dan meletakkan bungkusan berisi sabu tersebut di bangku dan mengatakan bahwa bungkusan itu barang titipan untuk Boy Zulkarnaen yang merupakan tahanan di blok C.

“Melihat bungkusan tersebut, saksi Nurdiansyah dan Rejeki Banurea curiga, lalu melakukan pemeriksaan dan membuka bungkusan tersebut yang ternyata bungkusan tersebut berisi biskuit bermerk Gery sebanyak 2 bungkus yang berisi plastik klip tembus pandang berisi sabu 2 bungkus dengan berat 9,42 gram,” urai jaksa.

Selanjutnya, mengetahui hal tersebut, mereka melaporkannya kepada pimpinannya, lalu sekira pukul 12.00 WIB, petugas Sat Resnarkoba yaitu saksi Meydianta memanggil tahanan saksi Boy Zulkarnaen yang berada di sel Blok C, lalu memperlihatkan dan mempertanyakan bungkusan makanan berisi sabu.

Boy mengaku, sabu tersebut memang miliknya, dan dia menugaskan terdakwa Ade Saputra Ginting untuk membawa sabu tersebut. Kemudian petugas Provost membawa terdakwa ke piket RTP Polrestabes.

“Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya Boy meneleponnya dan minta tolong ambilkan bungkusan tersebut, untuk diserahkan kepada Boy dan sabu tersebut sengaja dimasukkan ke dalam bungkusan makanan agar bebas dari pemeriksaan petugas piket dan perbuatan yang sama sudah dilakukannya beberapa kali pada beberapa waktu sebelumnya,” pungkas jaksa.

(ADM)

2 Pemuda Perusak Warnet Divonis 10 Bulan Penjara

JHSLAWYERS.COM - 2 pemuda perusak warnet Vargas dikala bentrok dengan anggota geng motor Sederhana Life divonis masing- masing selama 10 bulan penjara dalam persidangan secara teleconference di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri( PN) Medan , Senin (25/01/2021) sore.

Kedua terdakwa yakni Tri Aldi Darmansyah alias Aldi (20) warga Jalan Nusa Indah, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia dan Muhammad Rifky Zhauhari alias MZ (18) warga Jalan Gaperta, Gang Lestari, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia.

“Mengadili, menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan,” ujar majelis hakim diketuai Ali Tarigan.

Majelis hakim menilai perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

“Yakni dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,” kata majelis hakim Ali Tarigan.

Menanggapi putusan dari majelis hakim, kedua terdakwa menyatakan terima, sementara jaksa penuntut umum (JPU) Kharya Saputra menyatakan pikir-pikir.

Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU Kharya Saputra dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Mengutip dakwaan JPU Kharya Saputra mengatakan kasus bermula pada Minggu, 16 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa Tri Aldi dan terdakwa Muhammad Rifky bersama temannya melintas di Jalan Kapten Muslim Simpang Griya tepatnya di Lampu Merah.

“Saat melintas, kedua terdakwa bersama rekannya berjumpa dengan anggota geng motor Simple Life, lalu anggota geng motor tersebut lari dan masuk ke Warnet Vargas Jalan Gaperta, Kecamatan Medan Helvetia,” ujar JPU Kharya Saputra.

Lanjut dikatakan JPU, melihat anggota geng motor tersebut masuk ke Warnet Vargas, kedua terdakwa bersama rekannya langsung melakukan pelemparan batu dan pemukulan kursi dengan menggunakan balok.

“Akibat pelemparan batu dan pemukulan yang dilakukan kedua terdakwa bersama rekannya menyebabkan 2 unit monitor, 1 unit CPU, 2 buah kursi berwarna oranye dan 2 buah kursi berwarna hijau rusak, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,” pungkasnya.

Marulitua Tarigan/K.id

Korupsi Materai, Manager Kantor Pos Divonis 4 Tahun Penjara

JHSLAWYERS.COM - Manager Keuangan dan Benda Pos Materai (BPM) di Kantor Pos Medan, Marudut Nainggolan dihukum 4 tahun penjara dalam persidangan secara teleconference di Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (25/01/21) siang.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Bambang, juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah tidak melaksanakan tugasnya sebagai Manager Keuangan dan BPM Kantor Pos Medan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Benda Pos dan Materai, dengan cara terdakwa menyerahkan tugasnya kepada staf Kantor Pos Medan Sri Hartati Susilawati (berkas terpisah) sehingga negara mengalami kerugian Rp2.094.000.000,-.

Dalam perkara ini Sri Hartati juga telah dihukum terlebih dahulu selama 5 tahun penjara. Selain itu juga dikenakan membayar denda Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan serta dikenakan membayar uang pengganti Rp 2.094.000.000, bila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 5 bulan.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) Fauzan Irgi Hasibuan menyatakan bahwa putusan dan tuntutan yang dibacakan sama (conform).

Terdakwa Marudut sebelumnya dituntut JPU REF Aristomy Siahaan dan Fauzan Irgi Hasibuan selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan pada, 5 Januari 2021 lalu.

Dia dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam dakwaan JPU, terdakwa Marudut Maruli Nainggolan melimpahkan tanggung jawabnya kepada Sri Hartati Susilawati untuk mengendalikan pengelolaan keuangan benda pos, perangko, filateli dan meterai kepada pihak ketiga.

Namun, laporan bulanan tentang persediaan Materai 6000 melalui layanan web Sistem Informasi Manajemen Konsinyasi dan Filateli (SIM Konsfila) pada PT Pos Medan 20000, tidak sesuai dengan fakta fisik.

(Marulitua Tarigan/K.id)

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap dan TPPU

JHSLAWYERS.COM - Mantan Direktur Garuda Indonesia( Persero) Hadinoto Soedigno, didakwa menerima suap terpaut permasalahan pengadaan pesawat serta mesin pesawat dari Airbus S. A. S serta Rolls- Royce P. L. C pada PT Garuda Indonesia.

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, uang suap yang diterima Hadinoto itu terdiri dari USD2.302.974,08 SGD 3.771.637,58 dan 477.540 Euro.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menerima hadiah atau janji berupa uang,” kata JPU KPK dikutip dari surat dakwaan.

Selain itu, Hadinoto juga didakwa menerima hadiah berupa pembayaran makan malam dan biaya penginapan sebesar Rp34.812.261, serta pembayaran biaya pesawat pribadi senilai USD4.200.

Jaksa KPK mengatakan, suap tersebut diterima oleh Hadinoto bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Captain Agus Wahjudo.

Uang suap dan hadiah itu diberikan, agar Hadinoto bersama Emirsyah Satar dan Agus Wahjudo melakukan intervensi dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia.

Uang dan hadiah tersebut diterima dari Airbus S.A.S, Rolls-Royce Plc, Avions de Transport Regional melalui intermediary Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakasa milik Soetikno Soedarjo, serta dari Bombardier Canada melalui Hollingwingsworld Management International Ltd Hongkong dan Summerville Pasific Inc.

“Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu agar Terdakwa bersama-sama dengan Emirsyah Satar dan Capt. Agus Wahjudo melakukan intervensi dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia,” kata JPU KPK.

Pengadaan dimaksud adalah pengadaan pesawat Airbus A330 series, pesawat Aribus A320, pesawat ATR 72 Serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG, serta pembelian dan perawatan mesin Rolls-Royce Trent 700 series.

Di samping itu, jaksa juga mendakwa Hadinoto melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), karena mentransfer uang hasil suap ke sejumlah rekening miliknya pribadi dan milik anggota keluarganya.

Atas dakwaan penerimaan suap, Hadinoto didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Sedangkan, terkait dakwaan pencucian uang, Hadinoto didakwa melanggar Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Polsek Kampung Rakyat Berhasil Meringkus Pemilik 4 Bungkus Klip Sabu

 

JHSLAWYERS.COM - Team Opsnal Reskrim Polsek Kampung Rakyat yang dipimpin oleh IPDA R.Manik SH, kembali berhasil meringkus seorang tersangka dengan jenis kelamin laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Tersangka adalah KN alias Kiki (26) warga Jalan Arjuna, Dusun Lohsari 1, Desa Persiapan Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat. “Kiki diringkus oleh petugas pada Selasa (12/01/2021) sekira pukul 13.00 WIB, dari dalam sebuah rumah di Jalan Nangkula, Dusun Lohsari 1, Desa Persiapan Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan S.IK,.MH melalui Kapolsek Kampung Rakyat AKP Eri Prasetyo pada Rabu (19/01/2021) mengatakan kepada awak media, “penangkapan ini berawal sa’at Tim Opsnal Reskrim mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya seorang laki-laki yang selalu membawa narkotika jenis sabu-sabu,” ungkap Kapolsek.

Berdasarkan informasi tersebut personil langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil lidik, tim mendapatkan posisi target dimana target sedang berada tepatnya di dalam sebuah rumah di Jalan Nangkula, Dusun Lohsari 1, Desa Persiapan Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Labusel.

Lanjut Kapolsek, setelah mengetahui keberadaan target, tim langsung meluncur ke tempat tersebut dan benar ketika tim sampai di Jalan Nangkula tim menemukan tersangka yang sedang duduk bersama teman teman nya dan disampingnya terdapat sebuah tas pinggang kecil bermerek Eiger dan setelah di tanya, tersangka mengakuinya bahwa tas tersebut miliknya,” jelas AKP Eri.

Tanpa membuang waktu petugas langsung menginterogasi dan menggeledah tas tersebut dan di temukan dari dalam sebuah tas tersebut 4 bungkus plastik transparan yang berisi sabu,1 buah mancis yang ujungnya terpasang jarum dan 1 buah kaca pirek, tersangkapun mengakuinya bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya,” imbuh Kapolsek.

Untuk peroses penyelidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti langsung di amankan oleh personel dan di bawa ke Mapolsek Kampung Rakyat guna proses selanjutnya untuk dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu,” pungkas Kapolsek Kampung Rakyat.(Rizaldy/Red)

Kurir 26 Kg Sabu Divonis Mati Hakim PN Medan

 


Abadi Samad (45) pasrah saat dihukum dengan pidana mati karena terbukti mengantarkan narkotika jenis sabu seberat 26,4 kg dari Aceh menuju Jakarta. Pun begitu, warga Dusun Tgk di Mane Desa Tufah Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireun Aceh menyatakan terima mendapat hukuman maksimal tersebut.

“Setelah majelis hakim membacakan putusan pidana mati, saya tanya gimana tanggapan terdakwa (Abadi Samad). Saya bilang kalau hukumannya sama dengan tuntutan (pidana mati). Terdakwa bilang terima. Mungkin dia pasrah dengan hukuman tersebut,” ujar jaksa penuntut umum (JPU) Anita, Rabu (2/12/2020) sore.

JPU dari Kejatisu tersebut mengakui bahwa perkara dengan tuntutan dan vonis pidana mati ini baru pertama kali disidangkannya.

“Iya bang, ini baru pertama kali buat saya selama beberapa tahun saya bersidang,” ucap Anita.

Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai oleh Syafril Pardamean Batubara menghukum terdakwa Abadi Samad dengan pidana mati. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Abadi Samad dengan pidana mati,” tegas hakim dalam sidang via teleconference di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (30/11/2020 lalu.

Majelis hakim berpendapat, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika dan merusak para generasi muda. Sedangkan hal meringankan tidak ada.

Untuk perkara ini, terdakwa Marzuki Ahmad alias Tengku juga dihukum dengan pidana mati. Bedanya, Marzuki mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

Dalam dakwaan JPU Anita, pada Sabtu, 15 Februari 2020, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya satu mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning BM 8108 SD berasal dari Aceh.

Mobil yang membawa sabu tersebut akan melintasi Sumut dengan tujuan Jakarta.

“Atas informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan. Sekira pukul 23.30 WIB, petugas mobil yang dimaksud melintas di Jalan Medan-Banda Aceh simpang Megawati Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai menuju Medan,” ujar JPU.

Melihat itu, petugas menghentikan mobil tersebut dan mengamankan terdakwa yang berada di bangku penumpang. Selain itu, petugas juga menangkap Basyaruddin selaku supir dan menyita mobil truk tersebut.

Pada Minggu, 16 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saat melakukan pemeriksaan terhadap truk dengan menggunakan anjing pelacak, petugas menemukan 28 bungkus plastik berisi sabu seberat 26.457 gram yang disimpan di dalam tangki minyak mobil dan tempat kunci.

“Ketika diinterogasi, terdakwa mengaku akan antar sabu itu ke Jakarta atas suruhan Marzuki Ahmad alias Tengku dengan upah sebesar Rp 200.000.000. Sementara Basyaruddin hanya mengemudikan mobil truk tersebut atas permintaan terdakwa dan tidak mengetahui ada sabu,” pungkas Anita.

Sumber: Pandeindonesia.com

https://www.pandeindonesia.com/berita/kurir-26-kg-sabu-divonis-mati-hakim-pn-medan

RUU: Peminum Minuman Beralkohol Dibui 2 Tahun atau Denda Rp 50 Juta

Badan Legislasi DPR tengah membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol. Sanksi pidana atau denda bagi peminum minuman beralkohol turut diatur.

Sebagaimana draf RUU Larangan Minuman Beralkohol, Kamis (12/11/2020), sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol diatur dalam Pasal 20. Bunyinya adalah:

Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sementara itu, pasal 7 yang dimaksud dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol berbunyi:

Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

(1) Minuman beralkohol yang dilarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut:Pasal 4 yang dimaksud dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri dari 2 ayat. Bunyinya adalah sebagai berikut:

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);

b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

C. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

(2) Setiap minuman beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang minuman beralkohol yang meliputi:

a. Minuman beralkohol tradisional; dan

b. Minuman beralkohol campuran atau racikan.

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) merupakan usulan dari beberapa anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra.

Tujuan disodorkannya RUU ini diklaim untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol.

"Serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. Selain itu, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum alkohol," ujar anggota Baleg DPR RI Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin Djamal, dalam rapat Baleg, Selasa (10/11).

(news.detik.com)

https://news.detik.com/berita/d-5252003/ruu-peminum-minuman-beralkohol-dibui-2-tahun-atau-denda-rp-50-juta/

Ada Jabatan Hakim Tinggi Pemilah Perkara di MA, Begini Tugasnya!

Dalam upaya mempercepat proses penanganan perkara kasasi atau peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) baru saja merekrut Hakim Tinggi Pemilah Perkara. Setelah melalui serangkaian seleksi, Panitia Seleksi Pemilah Perkara pada MA meluluskan 13 Hakim Tinggi Pemilah Perkara.

Melalui Surat Ketua Kamar Pembinaan MA Prof Takdir Rahmadi tertanggal 16 September 2020, ada 13 nama yang terpilih menjadi Hakim Tinggi Pemilah Perkara sesuai bidang perkara di MA. Tim Hakim Tinggi Pemilah Perkara itu ditempatkan di enam bidang penanganan perkara, seperti pidana khusus, pidana umum, perdata umum, perdata khusus, agama, dan tata usaha negara.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan pemilahan perkara ini didasarkan pada SK KMA No. 268/2019 dan SK KMA No. 269/2019 tentang Pemilah Perkara di MA. Pemilahan perkara ini untuk mempercepat penanganan perkara kasasi dan PK. Caranya dengan memilah perkara yang memiliki isu hukum (question of law) untuk diperiksa lebih dalam oleh Majelis Hakim Agung dan perkara yang tidak memiliki isu hukum atau terkait fakta (question of fact) yang cukup diperiksa melalui proses sederhana.

“Tim pemilah ini mempermudah dan mempercepat pemeriksaan perkara di tingkat kasasi atau PK. Tim pemilah ini terdiri beberapa Hakim Tinggi seluruh Indonesia yang sudah lulus seleksi,” kata Abdullah, Selasa (22/9/2020).

Abdullah menerangkan selama ini banyak perkara yang masuk ke MA hanya memperpanjang proses tahapan perkara atau perkara hanya mengulang-ngulang pokok perkara di tingkat peradilan sebelumnya (tingkat pertama dan banding). “Tim pemilah ini tugasnya memilah-milah isi permohonan kasasi atau PK. Apakah isi substansinya, ada bukti barunya atau hanya mengulang-ngulang perkara sebelumnya.

Selanjutnya, hasilnya diberikan kepada hakim agung untuk diperiksa dan diputus. “Hakim Agung tetap memeriksa, memberikan pertimbangan, dan putusannya. Tim pemilah ini hanya untuk mempermudah hakim agung membaca keseluruhan permohonan perkara kasasi dan PK agar proses penanganan perkara lebih cepat,” tegasnya.

Pemilahan perkara ini dengan mengelompokkan perkara ke dalam empat kategori.
Pertama, perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi atau peninjauan kembali, yang ditentukan UU seharusnya tidak boleh dikirim ke MA.
Kedua, perkara yang alasan kasasi atau PK-nya tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap MA dan hasil rapat kerja nasional atau rumusan kesepakatan kamar.
Ketiga, perkara kasasi atau PK mengenai keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh judex factie, tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata; tidak ada pertentangan dalam putusan hakim; tidak ada novum dan/atau ada novum, tetapi tidak bersifat menentukan, keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.
Keempat, perkara yang berdasarkan pertimbangan Tim Pemilahan Perkara mengandung masalah hukum.

Abdullah melanjutkan tugas tim pemilah menerima berkas perkara yang telah diperiksa oleh sekretariat tim pemilah perkara di bawah Kepaniteraan MA. Tugasnya, menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelahaan, menelaah subtansi perkara untuk menentukan apakah sebuah perkara termasuk ke dalam kategori I, II, III, atau IV sebagaimana dimaksud huruf B angka 3 SK KMA ini dan menyusun lembar usulan kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara.

Lalu, mengirimkan lembar usulan dengan amplop tertutup ke panitera muda perkara untuk diserahkan kepada hakim agung pemeriksa perkara. Hari kerja tim pemilah melaksanakan tugasnya paling lama 7 hari kerja untuk perkara biasa; paling lama 5 hari kerja untuk perkara khusus yang diatur dalam UU dan untuk perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer yang terdakwa ditahan.
(HO/Adm)

Contact Us

Jl. Angkatan 66, No.110, Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara, SUMUT - (081 297366877)